Opini Publik

Krisis Kepala Sekolah, Siapa yang Salah?

permasalahan kekurangan persediaan kepala sekolah tidak saja dihadapi oleh Kota Banjarmasin, tetapi juga beberapa daerah lainnya di Kalsel

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Maslani 

Oleh: Maslani, Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut

BANJARMASINPOST.CO.ID - MENARIK pemberitaan koran BPost yang mengangkat topik kekurangan kepala sekolah di Kota Banjarmasin dan beberapa daerah lainnya di Kalimantan Selatan. Selama dua hari berturut BPost mengangkat topik tersebut sebagaimana dimuat pada Kamis (19/1)/2023 dan Jumat (20/1/2023), serta sebelumnya, koran tersebut pernah memuat pula pada Rabu (21/12/2022). Jika mencermati pemberitaan koran BPost beberapa tahun sebelumnya, masalah kekurangan kepala sekolah di Kota Banjarmasin telah diberitakannya pada Jumat (19/8/2019) dengan judul Banjarmasin Kekurangan 30 Kepala SDN.

Pada pemberitaan tersebut di atas, permasalahan kekurangan persediaan kepala sekolah tidak saja dihadapi oleh Kota Banjarmasin, tetapi juga beberapa daerah lainnya di Kalsel seperti Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala. Mungkin juga di daerah lainnya memiliki permasalahan yang nyaris sama. Adapun salah satu faktor penyebab kekurangan kepala sekolah karena terbentur pada persyaratan harus memiliki sertifikat Guru Penggerak, sehingga banyak calon kepala sekolah yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Pemenuhan persyaratan sertifikat Guru Penggerak tersebut tercantum dalam Permendikbud Ristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada Bab II, Pasal 2, Ayat (1) c, yang isinya berbunyi “memiliki Sertifikat Guru Penggerak”.

Sertifikat telah mengikuti program Guru Penggerak menjadi ketentuan baru yang dipersyaratkan guna menduduki jabatan sebagai kepala sekolah disamping berbagai persyaratan adminsitratif lainnya, seperti pendidikan minimal S1 atau DIV dari perguruan tinggi yang terakreditasi, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I (III/b) bagi PNS, dan sebagainya. Adanya berbagai persyaratan yang demikian menunjukkan betapa strategis dan pentingnya jabatan kepala sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Namun pada sisi lain, dengan peryaratan yang relatif banyak dan berat tersebut dapat berdampak terhadap minat guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah.

Selain persyaratan untuk menjadi calon kepala sekolah yang relatif banyak tersebut, juga semakin dipengaruhi oleh minimnya penghargaan finansial sebagai kepala sekolah. Sementara ini, penghasilan yang resmi antara kepala sekolah dengan guru tidak jauh berbeda, perbedaannya relatif kecil, atau bahkan nyaris sama. Sedangkan peran dan tanggung jawab kepala sekolah sangat kompleks dan menyeluruh, mulai dari mengurus guru, siswa, orangtua, masyarakat, dan sebagainya. Ibaratnya, kepala sekolah memikirkan dari masalah rumput di halaman dan sekitarnya hingga ujung atap sekolah.

Adanya regulasi baru yang mengatur mengenai pencalonan dan pengangkatan kepala sekolah hakikatnya disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman ke depan agar calon yang akan memimpin sekolah mudah beradaptasi dengan perkembangan yang ada di era digital dan revolusi industri 4.0. Ketentuan tersebut secara tersirat tertuang dalam persyaratan yang harus memiliki sertifikat sebagai Guru Penggerak sebagaimana ditentukan dalam Bab II, Pasal 2, Ayat (1) Poin C Permendikbud Ristek Nomor 40 Tahun 2021.

Dalam sistem pendidikan nasional, kepala sekolah merupakan sosok pemimpin yang tidak saja mengurus dan menyelesaikan administrasi dan keuangan sekolah, tetapi juga dituntut mampu berperan sebagai kepemimpinan pembelajaran yang membimbing guru di sekolah yang dipimpinnya. Kepemimpinan pembelajaran ini diwujudkan dalam kegiatan supervisi kepada guru yang dilakukan secara terencana, rutin dan berkesinambungan.

Kepala sekolah dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya melaksanakan tugas pokok yang terkait dengan manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Oleh sebab itu, sekarang ini kepala sekolah tidak dibebani lagi dengan tugas mengajar di depan kelas sebagai guru atau pendidik. Namun demikian, kepala sekolah dapat saja bertugas sebagai guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan apabila di sekolahnya tersebut masih kekurangan guru.

Ada banyak beban kerja kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Pemenuhan beban kerja kepala sekolah tersebut antara lain mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan inklusif, membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan, dan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.

Lalu, bagaimana jika banyak sekolah tidak ada kepala sekolah definitifnya? Bagaimana berharap sekolah dapat berlangsung atau berjalan sebagaimana mestinya, jika kepala sekolah sebagai pemegang kunci manajerial sekolah tidak ada. Meskipun ada Pelaksana Tugas atau Plt bukan berarti permasalahan di sekolah dapat dihadapi dan diatasi, karena kewenangan dan tanggung jawab seorang Plt sangat terbatas.

Peran kepala sekolah yang sedemikian strategis dan penting dalam mengelola sekolah hendaknya mendapatkan perhatian pihak atau dinas terkait. Oleh karena itu, jika ada sekolah yang relatif lama tidak ada kepala sekolah agar segara diangkat, karena dikhawatirkan berdampak kurang baik bagi peserta didik pada khususnya, dan sekolah pada umumnya. Sejatinya, maju atu mundurnya kualitas sekolah tidak dapat terlepas dari sosok kepala sekolah yang menjadi pemimpinnya.

Ketika ada regulasi yang mengatur mengenai kepala sekolah telah berlaku secara resmi, tentu saja hal tersebut harus mendapat perhatian pihak terkait untuk menyikapinya sehingga tidak terjadi kevakuman dalam pengisian jabatan kepala sekolah. Tanpa mencari siapa atau pihak mana yang bertanggung jawab terhadap permasalahan kekosongan jabatan kepala sekolah tersebut, maka kebijakan yang telah digariskan oleh Kemendikbud Ristek tersebut harus disikapi dengan arif dan ditindaklanjuti secara baik pula agar pendidikan Indonesia segera bangkit pascapandemi Covid-19. Semoga. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved