Bumi Saijaan

Inflasi di Kabupaten Kotabaru Tinggi, TPID Langsung Menggelar Rapat Koordinasi

Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, SH, pimpin rapat koordinasi menangani inflasi yang tinggi mencapai 8,65 persen.

Penulis: Herliansyah | Editor: Alpri Widianjono
DISKOMINFO KABUPATEN KOTABARU
Wakil Bupati Kotabaru, Andi Rudi Latif, SH, pimpin rapat koordinasi menangani inflasi yang tinggi mencapai 8,65 persen, Selasa (24/1/2023) malam. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Tingginya inflasi Kabupaten Kotabaru bertengger di angka 8,65 persen menjadi perhatian serius pemerintah.

Terkait hal itu Tim Pengendali Inflasi (TPID) Kalimantan Selatan bersama TPID Kotabaru menggelar Rapat Koordinasi, Selasa (24/1/2023) malam.

Rapat koordinasi dilaksanakan Operation Room Kantor Sekretariat Daerah (Setda) dipimpin Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, SH.

Dalam pertemuan itu, Andi Rudi menekankan kedepan pengendalian inflasi di daerah ke depan agar dilakukan secara serius.

"Berharap kepada rekan-rekan agar betul-betul serius bersama bekerja keras dalam hal pengendalian inflasi yang terjdi di daerah kita," pinta Andi Rudi.

Sementara itu, pemaparan disampaikan Said Akhmad, MM, tingginya inflasi karena didorong kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selain itu, menjadi penyumpang inflasi akibat gejolak harga bahan pangan, serta masalah pasokan barang yang lebih banyak dari luar Kabupaten Kotabaru.

"Pemicu inflasi di Kabupaten Kotabaru juga kenaikan harga tiket pesawat, penyeberangan feri dan transportasi darat," jelasnya.

Kemudian, faktor cuaca yang juga jadi penyebab berkurangnya pasukan komoditas di pasaran.

Tidak hanya itu, terdapatnya praktik monopoli dalam perdagangan beberapa komoditi, yaitu telur ayam, daging sapi dan daging ayam.

"Ditambah lagi, gagal panen sehingga sayuran dan beras didatangkan dari luar daerah, yaitu dari Sulawesi dan Pulau Jawa," katanya.

Oleh karena itu, menekan inflasi, dilakukan koordinasi agar laju inflasi dapat direm.

Khususnya di sektor perdagangan, dengan menguatkan kerja sama antar daerah, gerakan menanam, pemantauan stok harga, dan menggelar pasar murah secara masif. 

Sedangkan Sekda Kalsel, Ir Roy Rizali Anwar, ST, MT, menyampaikan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengendalikan inflasi.

"Kita lihat dulu berapa keperluan bahan pokok dan bahan penting lainnya di Kabupaten Kotabaru. Kemudian,  pasokannya bagaimana. Kalau ternyata kurang, harus ada kerja sama dan terus-menerus, serta tingkatkan produksi apa saja barang yang ikut andil dalam menaikkan inflasi," urai dia.

Dia mengakui, di akhir 2022, Kabupaten Kotabaru menjadi daerah tertinggi nasional tingkat inflasi 8, 65 persen.

"Sedangkan Kota Banjarmasin menjadi Kota paling sering berada dalam 10 besar inflasi tertinggi selama tahun 2022," pungkasnya. (AOL/*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved