Korupsi di Kalsel

Sidang di PN Tipikor Banjarmasin, Mantan Bupati Mardani Maming Bantah Dakwaan Penuntut Umum KPK

Mantan Bupati Tanbu Mardani H Maming bantah sejumlah dakwaan JPU KPK tentang terima suap Rp 18 miliar saat di PN Tipikor Banjarmasin.

Penulis: Man Hidayat | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/FRANS RUMBON
Suasana sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Mardani H Maming di Pengadilan Negeri Tipikor Banjamasin, Kalimantan Selatan, Rabu (25/1/2023). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Mardani H Maming, membantah sejumlah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Itu terjadi dalam sidang tindak pidana korupsi di PN Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (25/1/2023).

Sidang pada hari ini sendiri dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh kuasa hukum maupun terdakwa.

Total 516 halaman nota pembelaan yang dibacakan dan di antaranya adalah terkait dengan bantahan mengenai suap sebesar Rp 118 miliar.

Dakwaan suap ini sendiri berkaitan dengan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan dan ditandatangani Mardani H Maming dan dituangkan dalam SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011.

Baca juga: Sambut Haul Guru Sekumpul 2023, Ketua DPRD Kalsel Siapkan Ribuan Paket Makan dan 500 L BBM Gratis

Baca juga: Haul Guru Sekumpul 2023 di Kabupaten HSU, Warga Gotong-royong Siapkan Makan Gratis

Terbitnya SK ini sekaligus menjadi persetujuan beralihnya IUP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT Probolindo Cipta Nusantara (PCN).

Terkait dengan penerbitan SK 296 Tahun 2011 itu, menurut kuasa hukum Mardani H Maming, sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 93 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009.

Hanya saja, menurut kuasa hukum, pasal ini tidak disajikan secara utuh oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Pasalnya, pengalihan IUP masih dimungkinkan dilakukan pengalihan.

Asalkan, memenuhi Pasal 93 UU Nomor 4 Tahun 2009 Ayat 2 dan Ayat 3, yakni pengalihan dapat dilakukan setelah melalui tahapan eksplorasi tertentu.

Baca juga: Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming Bacakan Pledoi di PN Tipikor Banjarmasin

Baca juga: Mobil Bak Terbuka Bawa Puluhan Dus Air Mineral Alami Kecelakaan di Jalan Gubernur Syarkawi Kalsel

Baca juga: Empat Pelaku Kasus Narkoba Saksikan Sabu 3 Ons Dimusnahkan di Polres Banjarbaru Kalsel

Dan juga, dengan cara memberitahukan kepada Menteri, Gubernur, Wali Kota/Bupati. 

"Saudara penuntut umum tidak fair dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutannya, karena memenggal Pasal 93 UU Nomor 4 Tahun 2009. Seolah-olah pengalihan IUP mutlak tidak bisa dilakukan. Padahal bisa dilakukan, selama memenuhi ketentuan di Ayat 2 dan Ayat 3. Dan terdakwa pun sudah memenuhi ketentuan di Ayat 2 dan 3 ini sehingga sah secara hukum," ujar seorang kuasa hukum, Samsul Huda, saat membacakan pledoi.

Dia menegaskan juga bahwa terkait dengan dakwaan menerima uang suap adalah keliru.

"Pasalnya, uang yang diterima itu bukan sebagai hadiah berkaitan penandatanganan dan penerbitan SK Nomor 296 Tahun 2008. Melainkan itu adalah hasil dari hubungan bisnis atau keperdataan murni yang berkaitan dengan kerjasama pengelolaan pelabuhan," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved