Berita Kotabaru

Tertinggi se-Indonesia Tahun Lalu, BPKP Kalsel Soroti Tingkat Inflasi Kotabaru

BPKP Kalsel menyoroti tingkat inflasi Kabupaten Kotabaru yang pada Tahun 2022 lalu mencapai 8,65 persen. Tertinggi se-Indonesia tahun lalu.

BPKP Kalsel untuk Bpost
Rapat koordinasi inflasi TPID Provinsi Kalsel dengan Kabupaten Kotabaru, Selasa (24/1/2023). BPKP Kalsel menyoroti tingkat inflasi Kabupaten Kotabaru yang pada Tahun 2022 lalu yang mencapai 8,65 persen. Angka itu tertinggi se-Indonesia tahun lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kalsel menyoroti tingkat inflasi Kabupaten Kotabaru.

Pada tahun 2022, Kotabaru menempati peringkat pertama inflasi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 8,65 persen.

"Tentu peringkat tersebut bukanlah sebuah prestasi yang dapat dibanggakan. Jauh melebihi batas toleransi inflasi nasional sebesar 5 persen," kata Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, Rabu (25/1/2023).

Beberapa komoditas pendorong tingginya inflasi di Kotabaru adalah emas perhiasan, tomat, nasi dengan lauk dan bawang merah.

Sementara pendorong inflasi tertinggi dengan andil 0,23 persen adalah beras. Namun faktor tingginya inflasi beras juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di wilayah Kalsel.

Rudy menyayangkan, di tengah harga beras yang tinggi, realisasi anggaran perlindungan sosial Pemkab Kotabaru sampai dengan Desember tahun 2022 di bawah 50 persen.

Menurutnya, Bupati Kotabaru harus membangun kerja sama internal dan eksternal untuk mengendalikan inflasi.

Selain itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kotabaru harus berkomunikasi lebih intensif dengan TPID Provinsi Kalsel agar program pengendalian inflasi lebih inovatif.

Baca juga: Tuntaskan Audit Penyimpangan Rehabilitasi Irigasi di Mandiangin, BPKP Kalsel Berharap Tidak Terulang

Hal tersebut dinilai penting karena penguatan harus dilakukan dengan menetapkan peta jalan inflasi, menyusun rencana rinci dan terjadwal kegiatan TPID, meningkatkan kapasitas semua TPID dengan studi tiru serta berpartisipasi aktif mempercepat realisasi anggaran dan kinerja pada seluruh pemda di Kalsel.

Rudy mengingatkan, Bupati Kotabaru harus berkonsentrasi melakulan mitigasi risiko dan mengurangi dampak inflasi.

Sebab, berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, kepala daerah bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di pemdanya masing-masing.

Mitigasi risiko tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dalam rangka pengendalian inflasi.

"Sedangkan pengurangan dampak dilakukan dengan bantuan sosial, subsidi transportasi, penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial lainnya," ujarnya.

Rudy menyarankan, Pemkab Kotabaru harus belajar dari Kabupaten Tabalong yang diakui pada tingkat nasional. Mereka dapat menciptakan inovasi-inovasi pengendalian inflasi.

Berbagai inovasi yang dapat dicontoh dari Pemkab Tabalong seperti pembentukan Perumda Kanda Tani (Perusahaan Umum Daerah Meningkatkan Pendapatan Petani), Lentera Kerang Emas (Lawan Rentenir dengan Kredit Gerbang Emas), Gerakan Tabalong Siap Siaga (Stabilkan Harga Pangan, Inflasi Terjaga) dan Julak Wasi (Ojek Jual Sayur, Ikan, Sembako Keliling Kawal Inflasi).

Baca juga: Inflasi di Kabupaten Kotabaru Tinggi, TPID Langsung Menggelar Rapat Koordinasi

Mereka juga mengadakan Tikar Jadi (Penerbitan Kartu Kendali Distribusi Gas Elpiji 3 kilogram Bersubsidi), Naik Omzet (Bantu Pelaku Usaha Mikro, Maju dan Sejahterakan Pelaku Ekonomi Tabalong), Modal Niat (Mobil Pengendali inflasi Tabalong), Tas Bekal Sisarah Go Offroad (Fasilitasi Distribusi Barang kebutuhan Pokok ke Desa Terpencil melalui Operasi Pasar Murah Go Offroad) dan Langsat Manis (Layanan Angkutan Masyarakat yang Nyaman dan Gratis).

"Strategi pengendalian inflasi Pemkab Kotabaru cenderung normatif, tidak disesuaikan dengan kondisi kedaerahan, dan kurang inovatif," tuturnya.

( Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved