Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia, Pj Bupati HSU Berharap Penyimpangan di Daerah Bisa Dicegah

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia tahun 2023 diikuti Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Raden Suria Fadliansyah, secara daring di Mess Negara Dipa Amuntai, Rabu (25/1/2023) 

Turut hadir juga mengikuti, Kapolres HSU, AKBP Moch  Isharyadi Fitriawan, Kajari HSU Agustiawan Umar, Plt Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra H Adi Lesmana, Plt Inspektur HSU, Syahriadi,  serta jajaran instansi terkait lainnya. 

Kegiatan rakor diawali penandatanganan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sehubungan penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu juga dirangkai  panel diskusi terkait dengan pengawasan pengelolaan APBD dan ditutup dengan lauching aplikasi APIP Lapor.

Dalam rakor, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, meminta agar pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga. 

Untuk mencapai itu saat ini mempunyai modal APBN dan APBD yang perannya belanja untuk memancing sektor swasta.

“Belanja APBN dan APBD ini harus efektif dan efisien dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk bisa efektif dan efisien harus betul-betul dijaga agar tidak bocor dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing,” ujarnya.

Tito menegaskan APH bisa masuk apabila sudah ada pelanggaran yang dilakukan dan APIP juga bisa masuk karena berperan untuk menegakkan aturan administrasi dan pidana. 

APIP masuk agar program tepat sasaran dan supaya anggaran ini betul-betul sesuai, tepat sasaran, efektif dan efisien mendorong pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya kesepakatan yang dibangun ini merupakan upaya terciptanya sinergitas yang lebih baik antara APIP dan APH dalam pelaksanaan setiap poin-poin dalam MoU yang baru saja ditanda tangani.

Adapun Pj Bupati HSU Raden Suria Fadliansyah, menangkap dari apa yang dibahas pada rakor tersebut bahwa kegiatan ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan pengawasan daerah dan kerjasama antara APIP dan APH. 

Hal ini dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pengawasan di daerah yang pada akhirnya tertuju pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di HSU

"Dengan harapan kerjasama ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan di daerah," katanya. (aol)