Jadi Pilot Project MPP Digital Bersama 21 Daerah se-Indonesia, Pemkab HSS Mulai Gencarkan IKD

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor, didampingi Kepala Dinas PMPTSP HSS, Hj Elyani Yustika, menghadiri Soft Launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional di Istana Wakil Presiden RI, Rabu (21/6/2023).

Mengusung tema Reformasi Pelayanan Publik Melalui Transformasi Digital, program ini menjadi kerja besar pemerintah mengintegrasikan keterpaduan layanan publik. 

Peluncuran MPP Digital oleh Wapres KH Ma'ruf Amin, sebagai tahap awal diterapkan di 21 MPP kabupaten/kota. Salah satunya di Kabupaten HSS, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Atas ditunjuknya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu pilot project, Pemkab HSS berupaya maksimal menyukseskan amanah pemerintah pusat ini. 

Dijelaskan Sekda HSS H Muhammad Noor, saat ini MPP Digital mulai diterapkan dalam pelayanan. Mendukung project tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan program KTP Digital.

"Sampai sekarang, penggunaan KTP digital sudah mencapai 10.000 orang dan terus berproses hingga sesuai target,” kata Sekda lagi.

Untuk itu, pihaknya meminta dukungan warga Kabupaten HSS agar segera mendaftarkan kependudukannya secara digital untuk mendapatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Tujuannya, mempermudah akses masyarakat atas pelayanan pemerintah.  

Sementara itu, Wapres mengatakan, MPP Digital  bagian dari strategi taktis mempercepat pelayanan publik, termasuk meningkatkan investasi.

Wapres pun meminta seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP Digital.

“Juga memperkuat kolaborasi untuk memastikan implementasinya,” kata Wapres.

Diharapkan, program tersebut mengikis pelayanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan. 

MPP Digital  diinisiasi secara kolaboratif  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan berbagai kementerian. 

Dalam laporannya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa MPP Digital merupakan transformasi digital pelayanan publik agar dapat memberikan layanan yang efektif ke masyarakat.

Beroperasi di 21 daerah, tersebar di 6 kabupaten/kota di Pulau Sumatera, 11 kabupaten/kota di Pulau Jawa, 3 kabupaten/kota di Pulau Kalimantan, dan 1 kabupaten di Pulau Sulawesi. Berikut daerah pilot project MPP Digital:
1. Kab. Banyuwangi
2. Kabupaten Banyumas
3. Kabupaten Brebes
4. Kabupaten Grobogan
5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Kabupaten Kotawaringin
7. Kabupaten Magetan
8. Kabupaten Musi Rawas
9. Kabupaten Sragen
10. Kabupaten Tuban
11. Kota Banda Aceh
12. Kota Batam 
13. Kota Bukittinggi
14. Kota Kendari
15. Kota Magelang
16. Kota Metro
17. Kota Mojokerto
18. Kota Samarinda
19. Kota Surakarta
20. Kota Tanjung Pinang
21. Kota Yogyakarta. (AOL/*)