Kinerja Anggaran Meningkat, Perekonomian di Kalimantan Selatan Ikut Melesat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Peran dana APBN sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan salah satu sumber pendorong ekonomi daerah adalah belanja pemerintah. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel), Syafriadi, mengatakan, dengan adanya belanja pemerintah, maka terjadi aliran dana ke masyarakat yang dapat mendorong aktivitas perekonomian. 

"Aktivitas perekonomian tersebut pada akhirnya dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat dalam mempertahankan daya belinya," ujarnya, Senin (11/7/2023).

Di sisi lain, Perekonomian Kalsel yang tinggi diharapkan dapat menjadi daya tarik terjadinya investasi maupun produksi dalam menyediakan keperluan barang dan jasa kepada masyarakat. 

"Momentum yang sudah terbentuk saat ini di Kalimantan Selatan perlu dipelihara dan bahkan ditingkatkan untuk lebih mendorong kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Promo Spesial Buku dan Penunjang Belajar, Siap Bersekolah bersama Gramedia Sahabat Sekolah

Baca juga: Hal yang Perlu Diperhatikan sebelum Tahun Ajaran Baru Dimulai

Pelaksanaan anggaran tahun 2023 telah melewati 1 semester. Sampai dengan tanggal 27 Juni 2023, Realisasi belanja K/L sudah mencapai angka 43,52 persen dari pagu Rp 8,29 triliun atau realisasi belanja K/L di Kalsel mencapai Rp 3,61 triliun. 

Berdasarkan rincian jenis belanja, belanja pegawai telah mencapai realisasi sebesar Rp1,87 triliun (52,13 persen), Belanja Barang sebesar Rp1,35 triliun (40,59 persen).

Kemudian, Belanja Modal sebesar Rp 382,42 miliar (28,01persen) dan Belanja Bansos sebesar Rp6,34 miliar (43,53 persen). 

Selain itu, Syafriadi juga menjelaskan, sebagaimana diketahui bahwa kecepatan dalam pencairan dana APBN memegang peran penting dalam mengoptimalkan dampak belanja pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat atau perekonomian daerah. 

"Dengan adanya belanja pemerintah yang cepat disalurkan maka pengaruhnya akan dapat cepat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya akan cepat meningkatkan kesejahteraannya," paparnya.

Baca juga: Puluhan Penjual Jagung Rebus di Pandahahan Harapkan Proyek Jembatan Sei Maluka Kalsel Cepat Rampung

Baca juga: Harga Emas Antam Senin 10 Juli 2023, Melonjak Rp9.000 per Gram, Cek Harga 0,5 Gram - 1.000 Gram

Diketahui, Kanwil DJPb Kalsel memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan anggaran belanja K/L di daerah. 

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diadakan secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode yang ditentukan, telah dilaksanakan guna menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran.

Termasuk pula dalam hal efisiensi penggunaan anggaran serta dalam pelaksanaannya telah patuhnya terhadap regulasi yang berlaku. 

Efektifivitas dalam hal ini mengukur apakah telah tercapainya tujuan atau sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

"Kemudian apakah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan menggunakan input dengan seminimal mungkin. Serta dalam pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan apakah telah tertib dan taat sesuai ketentuan yang berlaku," bener Syafriadi.

Baca juga: Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina Senin 10 Juli 2023, Pertamax Turbo Naik, Cek Harga Pertalite

Salah satu kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran K/L melalui one on one meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) K/L secara triwulanan, diperoleh berbagai informasi, kendala dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja di daerah. 

Satuan kerja yang menjadi subjek merupakan 12 Kementerian/Lembaga yang memiliki pagu terbesar di Kalimantan Selatan.

Hal ini dilakukan karena satker yang memiliki pagu besar cenderung memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penyerapan anggaran secara keseluruhan serta biasanya memiliki permasalahan yang relatif lebih kompleks. 

Di Kalimantan Selatan, 12 K/L dengan pagu terbesar yaitu Mahkamah Agung, Kemenhan, Kemenkumham, Pertanian, Perhubungan, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag, Kemen PUPR, Kepolisian Negara serta KPU dan Bawaslu.

Baca juga: Promo Hypermart Senin 10 Juli 2023, Ayam Kampung Rp43.500/ ekor, Beras 5 Kg Cuma Rp 64.990

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran periode Triwulan II 2023 berfokus pada beberapa tema besar, yaitu Penganggaran K/L, Capaian Realisasi & Rencana Penarikan Dana K/L.

Termasuk pula pada Pengawalan Belanja Penting K/L, Tata Kelola , administrasi dan isu terkini K/L, IKPA serta pending matters. 

Beberapa permasalahan yang terjadi, sehingga mempengaruhi kinerja penyerapan di Kalimantan Selatan adalah Adanya Blokir Anggaran serta lambatnya proses lelang pekerjaan. 

Selain itu, permasalahan dalam pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang masih belum optimal, terutama terhadap tiga aspek utama yaitu aspek deviasi halaman III, penyerapan anggaran dan capaian output. 

Dari permasalahan dan kendala yang terjadi, perlu koordinasi yang cepatan antara satker di daerah dengan satker pusat untuk segera memproses buka blokir.

Baca juga: Promo Indomaret Senin 10 Juli 2023, Mie Sedaap Soto Rp 12.300/ 5, Morinaga Chill Go Cuma Rp 4.500

Baca juga: Promo Alfamart Senin 10 Juli 2023, Sariwangi Rp 10.500, Quaker Rp 11.500, Produk Gratisan Masih Ada

Serta, harus ada sinergi dengan berbagai pihak agar proses lelang pekerjaan dapat segera dikontrakan dan pekerjaan dapat segera terselesaikan. Kemudian perlu adanya perhatian dari seluruh elemen di satuan kerja untuk mencapai nilai IKPA yang lebih optimal.

Melalui berbagai kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, harapannya satuan kerja dapat segera memberikan kontribusi nyata kinerja pelaksanaan anggaran, serta segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan saran. 

"Dengan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik pula dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin melesat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi," tandas Syafriadi.  

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)