Pembangunan Jembatan Pulaulaut Kotabaru Dilanjutkan di 2024, Cina Berminat Berinvestasi

BANJARMASINPOST.ID,  KOTABARU - Pembangunan jembatan Pulaulaut Kabupaten Kotabaru dengan Pulau Kalimantan bakal dilanjutkan. Pembangunan rencananya dilanjutkan pada 2024. Rencana tersebut dibahas dalam rapat yang digelar Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalsel beberapa waktu lalu.

Pembangunannya sudah dirintis Pemkab Kotabaru pada 2016 dan 2017. Ketika itu dilakukan pembangunan jembatan pendekat dan pancang ke arah laut dengan biaya Rp 100 miliar.

Ini menindaklanjuti rencana pembangunan yang disepakati Pemprov Kalsel, Pemkab Kotabaru dan Pemkab Tanahbumbu, sebagai upaya untuk membuka konektivitas atau akses transportasi yang terhubung ke Ibu Kota Negara (IKN), serta mendukung Kalsel Maju.

Ketiga pemda tersebut sepakat patungan. Pemprov Rp 300 miliar, Pemkab Kotabaru Rp 100 miliar dan Pemkab Tanbu Rp 100 miliar.

Salah satu peserta rapat yang digelar Setdaprov adalah Hasbiyanta, perwakilan Dinas PUPR Kotabaru.

Baca juga: Bersantai di Wisata Siringlaut Kotabaru, Warga Pulaulaut Utara Sebut Banyak Perubahan

Baca juga: Said Akhmad Pastikan 2024 Embung di Pulaulaut Tengah Dibangun, Penanggulangan Krisis Air Bersih

Menurut Hasbiyanta, saat itu hadir sejumlah orang dari Cina. Mereka dinyatakan berminat membangunkan jembatan.

Disampaikan pula mengenai adaya desain jembatan termasuk mengenai tingginya dari permukaan laut.

“Ada kesepakatan kayanya dengan Dishub Provinsi. Cuma memang waktu tidak ada diekspose,” kata Hasbiyanta kepada BPost “Pertemuan kemarin memang gitu-gitu saja. Bahwa ini ada calon investor yangminta ditemukan dengan Pemprov Kalsel, Pemkab Kotabaru dan Pemkab Tanbu,” sambungnya.

Belum ada pembicaraan khusus mengenai pembiayaan. Namun Hasbiyanta menyatakan kesepatan antara Pemprov Kalsel, Pemkab Kotabaru dan Pemkab Tanbu masih berlaku.

“Yang jelas untuk anggaran masih diusahakan provinsi. Karena kan Kotabaru sudah oke (sharing dana). Informasinya Pemkab Tanbu yang belum tandatangan,” imbuhnya.

Menyusul adanya pemilik modal yang ingin membangunkan jembatan, menurut Hasbiyanta, tentu perlu ada kesepakatan baru. Terlebih dalam rapat sempat terungkap estimasi biaya sebesar Rp 2,3 triliun hingga Rp 2,6 triliun. Hal ini karena ada perubahan tipe jembatan.

Mengenai bagaimana membayarnya, Hasbiyanta mengatakan Kotabaru siap mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar per tahun. Namun berapa total yang harus dibayar, dia mengaku
belum tahu.

Pemkab Tanbu juga siap menganggarkan dana pembangunan Rp 100 miliar tiap tahunnya untuk pembangunan jembatan tersebut mulai 2024.

Hal tersebut disampaikan Sekdakab Tanbu Ambo Sakka. Dia memperkirakan penganggaran berlangsung hingga lima tahun ke depan.

“Kita sudah anggarkan dimana setiap tahunnya hingga Rp 100 miliar selama lima tahun. Sama halnya dengan Kotabaru,” ucapnya.

Menurut Ambo, jembatan itu bakal meningkatkan pembangunan di Tanbu sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, jembatan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat seperti menjadi objek wisata seperti halnya jembatan Suramadu.

Ambo bahkan mengatakan penghubung Pulau Laut dan Pulau Kalimantan itu akan lebih panjang dari Jembatan Suramadu. Ia berharap pembangunannya lancar tanpa halangan, apalagi sampai mangkrak.

Pemprov Kalsel juga menyatakan siap menggelontorkan APBD untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Kotabaru dengan Tanbu itu. Soalnya, menurut Sekdaprov Kalsel
Roy Rizali Anwar, dana dari APBN untuk pembangunan jembatan tersebut baru bisa terealisasi paling cepat pada 2030.

Pemprov tak bisa menunggu lebih lama. Apalagi rencana pembangunannya sudah mencuat di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu keberadaan jembatan Pulau Laut mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK) di wilayah setempat. “Target pembangunan dimulai pada 2024 dengan pelaksanaan secara
bertahap,” kata Roy.

Anggaran yang akan siapkan Pemprov Kalsel sekitar Rp 300 miliar. Sedangkan Pemkab Tanbu dan Pemkab Kotabaru diminta mempersiapkan dana masing-masing Rp 100 miliar. “Ini akan berjalan selama lima tahun. sisanya akan kami cari lagi solusinya,” ujarnya.

Roy pun menyatakan desain jembatan berbeda dari rencana awal. Kementerian Perhubungan menyarankan dua skema. Pertama memiliki 50 meter dan skema kedua bisa 30 meter. (msr/sah/rin)