Ekonomi dan Bisnis

Antisipasi Risiko El Nino, Tim Pengendali Inflasi Kalsel Gelar Pertemuan di Banjarmasin

Gubernur H Sahbirin Noor mmebuka pertemuan TPID se-Kalsel di Banjarmasin untuk membahas antisipasi dampal El Nino, Senin (18/9/2023).

Penulis: Salmah | Editor: Alpri Widianjono
BANK INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN
Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbrin Noor, dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Wahyu Pratomo, dalam rangkaian acara rapat koordinasi di Banjarmasin yang membahas antisipasi dampak El Nino, Senin (18/9/2023). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mengantisipasi dampak musim kering berkepanjangan atau El Nino, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kalimantan Selatan (TPID Kalsel) menggelar pertemuan di Kota Banjarmasin, Senin (18/9/2023).

Membuka acara, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi semua TPID daerah untuk mengantisipasi dampak El Nino yang memicu kenaikan harga pangan.

“Di tengah kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, kita patut bersyukur bahwa tingkat inflasi di Kalsel masih terkendali dan berada dalam tren yang melandai,” tutur pria yang akrab disapa Paman Birin itu.

Setelah mencapai puncaknya sebesar 7,35 persen (year-on-year, yoy) pada September 2022, lanjutnya, tingkat inflasi Kalsel terus menurun hingga mencapai 4,36 persen (yoy) pada Agustus 2023.

Gubernur juga mengatakan, capaian itu tidak lepas dari kerja keras dan sinergitas di antara anggota TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca juga: Pedagang Pasar Sudimampir dan Antasari Banjarmasin Kian Menjerit, Pembeli Tambah Sepi

Baca juga: Dinilai Berhasil Kendalikan Inflasi, Kota Banjarbaru Dapat Insentif Fiskal Rp 9,3 Miliar

Kemudian, dia  juga menggarisbawahi, TPID se-Kalsel perlu mencermati dan menindaklanjuti arahan Presiden RI yang disampaikan pada Rakornas Pengendalian Inflasi, Kamis (31/8), upaya mengantisipasi dampak kemarau.

Dalam jangka pendek, pertama, integrasi data stok dan neraca pangan guna mengecek ketersediaan pangan.

Kedua, lanjutnya, senantiasa mengecek ketersediaan stok pangan di pasar sejalan dengan upaya peningkatan cadangan pangan.

Ketiga, optimalisasi fiskal daerah untuk stabilisasi harga. Sahbirin juga mengungkap, hingga Juli 2023, pihaknya telah merealisasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 10,6 miliar dalam rangka pengendalian inflasi.

“Sedangkan dalam jangka panjang, kita perlu memperkuat sarana dan prasarana pertanian guna tingkatkan cadangan pangan, khususnya beras, melalui perluasan implementasi teknik budi daya padi apung,” lanjut Paman Birin.

Baca juga: Rincian Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Senin 18 September 2023, Bisa jadi Referensi Membeli

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Wahyu Pratomo, juga memberikan perhatian lebih pada komoditas beras.

Menurutnya, meski berangsur terkendali, inflasi beras di Kalsel pada Agustus 2023 masih tercatat tinggi yakni sebesar 21,7 persen (yoy).

“Kenaikan harga beras dunia terjadi karena berbagai faktor, utamanya perubahan iklim dan kebijakan proteksionisme negara-negara di dunia untuk menjaga ketahanan pangan di masing-masing negara. Termasuk India, produsen utama beras dunia, yang telah melarang ekspor beras sejak Juli 2023,” ungkap Wahyu.

Untuk itu, Wahyu menekankan urgensi TPID se-Kalsel untuk terapkan lima langkah pengendalian inflasi.

Pertama, mengoptimalisasi APBD melalui intervensi pasar, operasi pasar, ataupun pasar murah.

Baca juga: Kabut Asap Selimuti Bandara Syamsudin Noor, Dua Penerbangan Tujuan Jakarta Kembali Terunda

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved