Kunci Jawaban Mapel PPKN Kelas 9 SMP Semester 1 Halaman 46, Uji Kompetensi Bab 2 Kurikulum Merdeka

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Kunci Jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)  kelas 9 SMP semester 1 halaman 46, Kurikulum Merdeka.

Peserta didik kelas 9 SMP hendaknya cermati baik-baik sebelum menjawab  soal PPKN Kelas 9 semester 1 halaman 46 di bawah  ini.

Begitu selesai kalian bisa buka kunci jawaban PPKN semester 1 halaman 46 yang telah dirincikan.

Adapun soal PKN Kelas 9 kali  ini adalah tugas Uji Kompetensi Bab 2.

Dikutip dari YouTube Mudah Belajar Official, berikut ini pembahasan kunci jawaban soal PPKN kelas 9 SMP halaman 46 semester 1 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Bab 2.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 SMP/MTs Halaman 73 Kurikulum Merdeka, Bentuk Muka Bumi di Indonesia

Baca juga: Kunci Jawaban Mapel PAI Kelas 7 SMP Semester 1, Kurikulum Merdeka 15 Soal Pilihan Ganda

Uji Kompetensi

1. Di Indonesia banyak sekali aturan-aturan yang diciptakan serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, tidak sedikit masyarakat bahkan hingga penyelenggara Negara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Seperti contoh, banyaknya pengendara yang tidak taat terhadap aturan lalu lintas, adanya kriminialitas di tengah masyarakat, hingga perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara. Bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Apakah masih terdapat kekurangan dari berbagai aturan tersebut sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran? Dan bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan yang ada di tengah masyarakat?

Jawaban :

Alasan mengapa terjadi pelanggaran hukum adalah karena perangkat hukum yang tidak tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memberikan celah hukum untuk para pelanggar. Selain itu, struktur sosial dan politik yang timpang menyebabkan seseorang dengan mudahnya melanggar hukum.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat adalah dengan menata sistem hukum secara menyeluruh.

2. Dalam berbagai lingkungan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat aturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Namun, terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan mendesak, seperti contoh naik kendaraan roda dua tetapi tidak mengenakan helm karena rumah dekat. Bagaimana jika kalian dalam posisi demikian? Apa yang harus dikedepankan?

Jawaban :

Ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan ketika berada dalam situasi harus melanggar aturan, yaitu:

- Mempertimbangkan keselamatan kemanusiaan sebagai satu prioritas yang utama. Jika melibatkan risiko bagi keselamatan, maka lebih baik tetap mematuhi aturan.

- Sebisa mungkin mencari alternatif lain yang bisa memenuhi tujuan mendesak tersebut tanpa harus melanggar aturan. Misalnya, lebih baik berjalan kaki jika memang jaraknya dekat tetapi tidak mau memakai helm.

Baca juga: Kunci Jawaban UTS Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Semester 1, Kurikulum Merdeka 15 Soal Pilihan Ganda

Baca juga: Kunci Jawaban UTS Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Semester 1, Kurikulum Merdeka 15 Soal Pilihan Ganda

- Jika harus melanggar aturan maka bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut adalah suatu keharusan.

- Mencoba meminta izin khusus kepada pihak berwenang dan orang terdekat jika memang tidak ada solusi yang lebih baik.

3. Indonesia memiliki wilayah yang luas, dari tingkat Kabupaten maupun Kota, dan tentu mereka memiliki Perda tersendiri. Jika dalam Perda terdapat perbedaan dengan aturan diatasnya, seperti undang-undang. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat dalam menyikapi peraturan yang saling tumpang tindih tersebut?

Jawaban :

Untuk bisa menyikapi situasi ini, ada langkah yang perlu diambil oleh masyarakat, yaitu:

- Memahami hirarki mengenai peraturan hukum di Indonesia.

- Jika peraturan daerah ada yang bertentangan dengan undang-undang masyarakat sebaiknya mengajukan keberatan. Gugatan atau keberatan ini disampaikan ke lembaga berwenang, seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Sumber :  Sripoku.com

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Banjarmasin Post