Suara dari Ponpes Jadi Rebutan Peserta Pemilu 2024, Ponpes di Kalsel Mulai Didatangi Peserta Pemilu

Sementara di Ponpes Darul Hijrah Martapura, ada 150-an santri yang memiliki hak pilih. Oleh karena itu KPU bakal membangun satu tempat pemungutan suara (TPS) di sini.

Kendati demikian, Humas Ponpes Rahmad Rivaldo menyatakan pimpinan melarang adanya politik praktis dalam pondok.

"Sebagaimana prinsip pondok yakni berdiri di atas dan untuk semua golongan dan instruksi tegas pimpinan pondok, dilarang ada identitas parpol, ormas parpol atau simpatisannya seperti bendera, foto caleg, capres di ponpes, " kata Rahmad.

Namun, menurut Rahmad, pondok terbuka menerima bantuan yang tidak mengikat.

Ketua KPU Banjar Nor Aripin menjelaskan, kampanye di tempat pendidikan diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023.

"Tempat pendidikan yang dimaksud merupakan perguruan tinggi," terangnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjar Hafiz Ridho menegaskan tidak boleh ada kampanye di ponpes. Sedang sosialisasi diperkenankan asal mendapatkan izin dari penanggung jawab dan tidak membawa alat peraga kampanye (APK).

Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa mengatakan kampanye tidak diperkenankan di ponpes atau setingkat SMA  karena tidak semua santi atau pelajar yang bisa memilih.

"Karena di ponpes masih ada siswa yang belum cukup umur untuk memilih," tegasnya.

Sedang Komisioner KPU Kalsel Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM Fahmi Failasopa mengatakan ada tiga ponpes yang nantinya mendapatkan TPS.

Dua di Kabupaten Banjar dan satu di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk di Banjar ada 273 pemilih dan di HSS ada 143 pemilih.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kalsel M Tambrin mengatakan di provinsi ini ada 300 ponpes dengan 86.792 santri. (tab/mel/lis/wie)