Sorot Cara Pemda di Kalsel Tangani Inflasi, BPKP Sebut 14 Pemda Belum Terapkan Strategi 4K

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti penanganan inflasi yang dilakukan pemerintah daerah di provinsi ini.

Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap mengatakan, pemda melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masing-masing harus terus mengendalikan inflasi dengan strategi yang komprehensif.

“Berdasarkan penelisikan di lapangan, efektivitas program atau kegiatan pengendalian inflasi di Kalsel pada Triwulan III tahun ini perlu ditingkatkan,” katanya, Selasa (14/11/2023).

Saat ini, angka inflasi Kalsel menurun jadi 2,65 persen.

Rudy menyebut, peta jalan pengendalian inflasi pada 14 pemda di Kalsel belum sepenuhnya memuat strategi 4K. Yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Baca juga: Penjual Sayur Keliling di Pegunungan Diberi Subsidi, Pj Bupati HSS Sebut Kendalikan Inflasi

Baca juga: Implementasi Sistem Resi Gudang untuk Penanganan Inflasi

Baca juga: Dinilai Sukses Kendalikan Inflasi, Banjarbaru Dapat Dana Instentif Fiskal Lagi dari Kemenkeu RI

“Beberapa pemerintah daerah juga belum memiliki rencana aksi yang konkret,” ujar Rudy.

Selain itu, Rudy mengungkapkan realisasi anggaran program pengendalian inflasi daerah sampai 31 Agustus 2023 baru sebesar 16,20 persen dari total anggaran yang tersedia.

“Inspektorat daerah di setiap pemda juga belum melakukan pengawasan langsung terhadap anggaran dan realisasi program pengendalian inflasi tersebut,” tambahnya.

Rudy mengingatkan, para kepala daerah di Kalsel harus terus mewaspadai dan memonitor fenomena domestik maupun global yang akan berdampak pada inflasi.
 
Mengingat, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi gabungan tiga kota pembentuk indeks harga konsumen (IHK) di Kalsel pada Oktober 2023 year on year (yoy) tercatat sebesar 2,65 persen.

Namun, beras masih menjadi komoditas pangan pendorong inflasi.

Disinyalir, memasuki pekan ketiga November 2023, harga beras di Kalsel akan mengalami kenaikan rata-rata 20-50 persen.

Bantuan dari BULOG melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan saat darurat, kerawanan pangan pasca bencana, dan stabilisasi harga juga diperkirakan tidak akan terlalu berhasil dalam menekan harga beras.

Baca juga: Bupati Tabalong Panen dan Tanam Padi Unggul, Kendalikan Inflasi di Bidang Ketahanan Pangan 

Sebab, berdasarkan pemantauan program CBP di lapangan, Rudy menuturkan, beberapa pengecer masih menjual harga beras CBP dengan harga tinggi.

“Di tengah tantangan menuju Pileg, Pilpres, dan Pilkada yang kompetitif, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak perlu terus dijaga, baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan TNI Polri,” tuturnya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)