Brownis Sempat Dilarang Tayang! Daftar Sanksi KPI ke Acara TV Ayu Ting Ting Cs Sebelum Ivan Gunawan

Sebenarnya, ini bukan sanksi pertama dari KPI untuk Brownis.

Sebelumnya, malah pernah melarang Brownis Trans TV tayang untuk beberapa waktu.

Penghentian tayangan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat karena program Brownies terdapat adegan yang dinilai melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

Surat sanksi penghentian sementara untuk program siaran “Brownis” di Trans TV tertuang dalam surat penghentikan Nomor 451c/K/KPI/31.2/09/2019 untuk Program Siaran “Brownis” Trans TV.

KPI memberikan sanksi ini karena ada beberapa bukti.

 Dikutip dari situs KPI, dalam tayangan “Brownis” pada tanggal 2 Juli 2019 terdapat bahasan konflik antara Nikita Mirzani dengan Barbie Kumalasari.

Selain itu, pada tanggal 7 Agustus 2019, dalam tayangan Brownies nterdapat adegan seorang pria berkata, "..dia kalau nyanyi gigi depannya kering ngga?.." (yang ditujukan kepada seorang wanita).

Selain itu ada percakapan, "..dia kalau off air nyanyi? Oh gue pikir lo grogotin kayu panggung.." (sambil menunjuk seorang wanita) dan "..ini cakep-cakep buta yaa.." (sambil menunjuk gambar seorang pria)."

Di samping itu, KPI juga menemukan pelanggaran lain pada tayangan “Brownis” pada tanggal 13 Agustus 2019.

Dalam tayangan itu, terlihat adegan seorang pria menoyor kepala temannya.

Masih di tanggal yang sama, KPI juga menemukan tayangan yang membahas kehidupan pribadi Dewi Sanca yang hamil di luar nikah.

Setelah itu, dalam tayangan Brownies edisi tanggal 15 Agustus 2019, terlihat juga ada adegan seorang pria yang berkata, "..kakinya pendek sih jadi ngga nyampe-nyampe..".

Tak hanya itu saja, masih dikutip dari kpi.go.id, dalam tayangan Brownies pada tanggal 22 Agustus 2019, KPI menemukan ada adegan dua orang wanita (Duo Serigala) yang menari dengan menggoyangkan bagian payudaranya.

Menurut Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, siaran Brownies telah melanggar sejumlah Pasal di P3SPS KPI seperti penghormatan terhadap hak privasi dan nilai atapun norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, menurut Mulyo Hadi Purnomo, setiap program wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.