Peserta Plasma Ingin Ambil Lahan Kebun, Begini Saran Distanhorbun

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Kalangan peserta plasma kelapa sawit PT Kintap Jaya Wattindo (KJW) ingin keluar dari kepesertaan dan meminta lahan kebun dikembalikan.

Berdasar catatan Rabu (15/5/2024), aspirasi tersebut mereka sampaikan pada pertemuan Senin (13/5/2024) yang juga dihadiri pejabat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Tala dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (Diskopdag) Tanahlaut.

Pertemuan tersebut sebenarnya agenda RAT (Rapat Anggota Tahunan). Namun tak terlaksana dikarenakan tidak kuorum karena peserta yang hadir sedikit sehingga kemudian berubah menjadi pertemuan biasa.

Program plasma sawit tersebut berada di wilayah dua desa bertetangga yaitu Muara Asamasam dan Asamasam di wilayah Kecamatan Jorong. Kepesertaan plasma sawit pada PT KJW tersebut melalui KUD Mukti Tama.

Kabid Perkebunan Distanhorbun Tanahlaut, Edi Haryadi yang hadir pada pertemuan tersebut ketika dikonfirmasi menegaskan, pihaknya tidak bisa mengintervensi keinginan sebagian peserta plasma sawit tersebut yang ingin ke luar dari kepesertaan plasma.

"Kami menyarankan agar adanya pembenahan secara menyeluruh untuk pengelolaan kebunnya baik oleh perusahaan maupun dari koperasinya," ucap Edi.

Edi menuturkan, inti persoalan yang terjadi yaitu banyak anggota yang hendak mengambil alih lahan kebun plasmanya masing-masing karena selama ini pengelolaan kebunnya dinilai kurang maksimal.

Pada usia plasma sawit saat ini yang telah berjalan 14 tahun, papar Edi, disebutkan oleh peserta bahwa hingga sekarang banyak anggota yang belum menerima bagi hasil.

Sementara, dikatakan Edi, dari pihak koperasi menyatakan persoalan yang terjadi saat ini dikarenakan banyaknya lahan (plasma) yang overlap. Jumlah lahan dengan pesertanya tidak sesuai.

Terutama orang luar yang membeli tanah hanya berdasarkan surat saja. "Tidak tahu posisi lahannya dimana," sebut Edi.

Lahan plasma sawit PT KJW yang saat ini bermasalah, dikatakannya berada di wilayah Desa Muara Asamasam dan Desa Asamasam. Sedangkan plasma di desa lainnya tidak ada masalah.

Permasalahan itu, diakui Edi, antara lain dikarenakan lahan di dua desa tersebut banyak yang dimiliki oleh orang dari luar kampung setempat. (Banjarmasinpost.co.id/Idda royani)