Gelar Rakor dan Pemantauan Program Bersama KPK RI, Pemko Banjarbaru Raih Penghargaan MCP 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi melalui, Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pemantauan Program.

Rakor ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Madya, Yuli Kamalia,.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, pada Kamis (30/5/2024).

Pemerintah Kota Banjarbaru mendapat penghargaan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 lalu.

Adapun posisi Pemko Banjarbaru menduduki peringkat pertama, dengan kenaikan yang sangat signifikan, dari kabupaten kota se Kalimantan Selatan.

Untuk nilai capaian Kota Banjarbaru 90,94 masuk kategori hijau. Didalam MCP yang dinilai yakni perbaikan sistem dengan dua survei, yaitu survei penilaian integritas dan survei indeks persepsi anti korupsi.

Wali Kota Banjarbaru, H M Aditya Mufti Ariffin usai membuka rakor menyampaikan, dengan adanya monitoring, pendampingan dan pengawasan dari KPK RI, pihaknya merasa sangat terbantu dalam menjalankan Pemerintahan yang bersih di Kota Banjarbaru.

"Tentunya harapan kamj Pemerintahan yang bersih, terkelola dengan baik agar bisa menekan korupsi di Kota Banjarbaru, yang dimana ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kami sangat bersyukur mendapat nilai tertinggi untuk lota atas penghargaan dari KPK," ujarnya.

Masih kata Wali Kota Aditya, tentunya dengan adanya capaian tersebut, diharapkan bisa dipertahankan dan lebih ditinngkatkan lagi, agar Kota Banjarbaru terbebas dari korupsi.

"Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian oleh KPK, yakni tata kelola ASN jangan sampai ada jual beli jabatan, tata kelola perizinan namun sudah kami sampaikan bahwa Banjarbaru sekarang untuk perizinan bisa online dengan hadirnya MPP Digital, yang bisa diawasi langsung oleh KPK. Serta tata kelola barang dan jasa, yang ditekqnkan untuk bisa menggunakan e-katalog," jelasnya.

Penghargaan atas peningkatan nilai MCP tertinggi di Kalimantan Selatan yang diraih oleh Wali Kota Aditya, menunjukkan keseriusan dan kerja keras Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Rapat koordinasi dan pemantauan program pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Banjarbaru itu menegaskan komitmen kuat, untuk menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, demi kesejahteraan masyarakat di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. (AOL/*)