Izin Tambang PBNU Terbit Pekan Depan, Ini Sikap Muhammadiyah Jika Dapat Tawaran Kelola Tambang

Trisno mengingatkan agar PP Muhammadiyah perlu mempertimbangkan dengan hati-hati berkenaan dengan tawaran pengelolaan tambang itu. Mengingat, Perpres Nomor 70 Tahun 2023 bertentangan dengan UU Minerba dan UU Administrasi Pemerintahan.

Namun, kata dia, apabila kebijakan PP Muhammadiyah secara legalitas formil menganggap "sepanjang belum dibatalkan" dan ketentuan Perpres 70 Tahun 2023 tetap berlaku, Majelis Hukum dan HAM pun memandang PP Muhammadiyah wajib memiliki aturan tata Kelola yang baik.

"Agar siap dan mampu mengantisipasi dampak yang ditimbulkan terkait kegiatan pertambangan yang meliputi kerusakan lingkungan dan konflik sosial," imbuh Trisno.

Alasan Jokowi Beri Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Jasa organisasi keagamaan hingga aspirasi masyarakat menjadi alasan pemerintah akhirnya meneken kebijakan itu.

Bahlil berpendapat, pemberian IUP kepada ormas keagamaan merupakan pemberian hak atas jasa-jasanya selama ini kepada negara.

Mereka dinilai mempunyai peran yang penting dalam masa-masa perjuangan Indonesia melawan penjajah.

"Saya ingin sampaikan bahwa kenapa ini diberikan. Pertama, kita tahu bahwa Indonesia merdeka dan dalam mempertahankan kemerdekaan hampir semua elemen terlibat.

"Dan khususnya kepada ormas keagamaan NU, Muhammadiyah, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Hindu dalam pandangan kami dan kontribusi tokoh ini nggak bisa kita bantah. Bahkan yang memerdekakan ini ya mereka," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat.

Bahlil mencontohkan saat agresi militer Belanda pada tahun 1948.

Saat itu ormas keagamaan, khususnya NU dan Muhammadiyah, berjasa dengan mengeluarkan fatwa mengenai jihad.

Menurutnya, peran ormas keagamaan saat itu begitu vital.

"Tidak hanya itu proses kemerdekaan banyak dinamika pusat dan daerah. Contoh konflik di Ambon yang selesaikan kan tokoh agama," katanya.

Ia mengklaim ormaslah pihak yang pertama kali membantu pemerintah ketika memang ada masalah di masyarakat maupun negara.

"Emang pada saat negara sebelum merdeka, kena bencana, masalah, emang investor atau pengusaha-pengusaha ini yang mengurus rakyat kita?"

"Orang meninggal duluan, organisasi keagamaan yang mensalatkan itu jenazah," katanya.