MUI Kalsel dan FKUB Ingatkan Tolak Politik Uang pada Pilkada 2024

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan sepakat meminta masyarakat untuk menolak politik uang.

Bukan tanpa alasan, terlebih pada tahun politik pemilihan kepala daerah 2024 sangat rentan terjadinya money politic atau politik uang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, KH Husin Naparin saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Penandatangan Nota Kesepahaman dengan lembaga Stakeholder dalam rangka meningkatkan sinergitas pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024, di Hotel Aria Barito pada Kamis (27/5/2024) meminta agar masyarakat menolak adanya politik uang. Dengan tegas ia menolak adanya politik uang.

"Politik uang tidak dibenarkan. Kita harus mencegah adanya politik uang," katanya.

Baca juga: Petugas Pemadan Kesulitan Menuju Titik Api di Tungkaran Pangeran Simpang Empat Tanahbumbu

Baca juga: Polres HSS Bantu 30 Sak Semen Untuk Korban Kebakaran di Desa Amparaya Simpur

Ia juga berpesan agar masyarakat agar jangan bolos pada saat pemilihan nanti. Artinya masyarakat diminta agar menggunakan hak pilihnya.

"Gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Jangan sampai berselisih karena beda pilihan," pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan FKUB Provinsi Kalimantan Selatan, Bayani Dahlan juga mengungkapkan hal serupa.

Ia menambahkan selain, money politik yang tidak dibenarkan. Politisasi agama dilarang. Dimana agama digunakan untuk kepentingan politik.

Apalagi, hal itu bisa memicu konflik korizontal. Termasuk konflik umat bergama.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Aries Mardiono mengatakan, kegiatan ini merangkul berbagai institusi mulai dari MUI, FKUB, hingga Ikatan Anak Suku Bangsa.

"Kami hari ini juga ada MoU dengan harapan pelaksanaan pilkada nanti berjalan dengan aman, damai, dan taat aturan," jelasnya.

Ia mengatakan, kontestasi pemilihan menimbulkan gesekan di masyarakat. Dalam proses kontestasi ini ada pemenang dan kalah. Hal ini lah yang memicu gesekan.

"Kami berharap ada kondusifitas dalam proses pilkada. Sehingga tidak diwarnai oleh politisasi agama ras suku dan golongan," pungkasnya.

Ia juga berharap ada tindak lanjut konkrit dalam bentuk aksi nyata. Yakni untuk mendorong partisipasi pengawasan dari masyarakat.

“Kami berharap bisa menjaga kondusifitas dan keterlibatan dalam sama-sama menjaga kualitas Pilkada nanti. Termasuk menangkal berita-berita hoaks,”ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)