Ekonomi dan Bisnis

Jika Wacana Prabowo Hapus Pajak Perumahan Diterapkan, Ini Dampaknya Diungkap Dosen FEB ULM 

Dr Ir Syahrial Shaddiq MEng MM, Dosen FEB ULM mengungkap dampak yang bisa terjadi jika pajak perumahan 16 persen benar-benar dihapuskan

Penulis: Salmah | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin
Dosen FEB ULM, Dr Ir Syahrial Shaddiq MEng MM membeberkan dampak jika pajak perumahan sebesar 16 persen benar-benar dilaksanakan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rencana penghapusan pajak perumahan yang diusulkan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto  khususnya penghapusan BPHTB dan PPN, akan berdampak signifikan terhadap pasar perumahan dan ekonomi. 

Menurut Dr Ir Syahrial Shaddiq MEng MM, Dosen FEB ULM, beberapa dampak potensialnya, penghapusan pajak sebesar 16 persen bisa menjadikan harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. 

"Saat ini, pajak-pajak seperti BPHTB dan PPN menambah biaya pembelian rumah, sehingga penghapusan ini kemungkinan besar akan menurunkan harga rumah secara keseluruhan, atau setidaknya mengurangi beban yang harus dibayar pembeli," katanya.

Kemudian dampak terhadap bisnis perumahan. Dalam jangka pendek, kebijakan ini mungkin akan mendorong peningkatan penjualan rumah karena rumah menjadi lebih terjangkau. 

"Permintaan yang meningkat bisa memacu pengembang untuk meningkatkan pembangunan proyek perumahan baru. Namun, pada saat yang sama, pengembang yang selama ini memanfaatkan insentif pajak atau mengandalkan skema pajak mungkin perlu menyesuaikan model bisnis mereka," jelasnya.

Baca juga: Wacana Penghapusan Pajak Perumahan Disambut Gembira Pengembang Kalsel, Ini Alasannya 

Baca juga: Kebijakan Pembangunan Perumahan Kota Banjarbaru Untuk Semua 

Baca juga: Kuota Pembiayaan Habis, Pengembang Perumahan di Kalsel Terancam Gulung Tikar

Dampak terhadap masyarakat yang selama ini kesulitan membeli rumah karena tingginya biaya pajakmaka  bisa lebih mudah mengakses properti. Ini terutama akan menguntungkan kelas menengah ke bawah. 

Di sisi lain, jika permintaan perumahan melonjak drastis tanpa disertai peningkatan pasokan, harga tanah atau rumah di pasar sekunder bisa naik, yang justru menyulitkan beberapa kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan ini bisa memberikan dorongan ekonomi dengan memperkuat sektor properti, tetapi juga perlu diimbangi dengan regulasi yang memastikan stabilitas harga dan pasokan rumah di masa mendatang.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved