Berperan di Tim Kampanye Daerah, Sulaiman Umar Warga Kalsel Kedua Ini Dipanggil Prabowo Subianto

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak hanya Hanif Faisol Nurofiq, Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga memanggil satu lagi warga Kalimantan Selatan untuk masuk kabinetnya. Warga Kalsel kedua yang dipanggil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, adalah Sulaiman Umar.

Sulaiman Umar dipanggil pada Selasa (15/10), sehari setelah pemanggilan Hanif. Pemilihan Sulaiman tidak lepas dari perannya di Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Kalsel.

Sulaiman adalah adik ipar pengusaha batu bara di Kalsel, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Suami Andi Arina ini lahir di Pagatan, Tanahbumbu, pada 16 April 1982. Ia menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia pada 2001-2011.

Sulaiman pernah bergiat di beberapa organisasi. Di antaranya Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tanbu pada 2017-2022. HKTI pernah diketuai oleh Prabowo, yang kini menjadi anggota dewan pembina.

Baca juga: Sulap Ampas Kopi Jadi Sabun Mandi, Pria Asal Banjarmasin Ungkap Awal Mulanya Bikin Inovasi

Baca juga: Bacaan Dzikir Pagi dan Petang Dianjurkan bagi Umat Muslim, Ustadz Khalid Basalamah Urai Keutamaannya

Di dunia politik, Sulaiman terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dari PDIP. Dia pun berperan dalam kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden di Kalsel.

Selasa, Prabowo juga memanggil Ahmad Riza Patria. Meski lebih banyak berkarier politik di Jakarta, politikus Gerindra ini lahir di Banjarmasin 17 Desember 1969. Riza merupakan putra mendiang ulama Kalsel dan Ketua MUI Bidang Produk Halal Amidhan Shaberah.

Riza sempat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Untuk kabinet Prabowo dia mengaku ditugasi menjaga dan mengembangkan desa. “Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pembangunan desa adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan nasional,” ujarnya.

Sementara belum didapat komentar dari Sulaiman mengenai pemanggilannya. Ada pun Hanif , usai menghadap Prabowo, membenarkan dirinya diminta untuk membantu di kabinet. “Saya dipanggil Pak Prabowo untuk membantu di kabinet. Tugas yang diberikan nanti disampaikan secara langsung oleh Pak Prabowo,” ujar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut.

Namun Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel tersebut belum memastikan kedudukan di kabinet.

Total ada 107 tokoh dipanggil Prabowo di kediamannya. Pada hari pertama, Senin (14/10), dia memanggil 49 orang. Sedangkan pada hari kedua ada 58 orang. Mereka bakal menduduki kursi menteri, wakil menteri dan kepala badan.

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai gemuknya kabinet pemerintah Prabowo bakal menimbulkan banyak masalah. “Keberhasilan suatu pemerintahan tidak tergantung pada kuantitas menteri,” kata Bivitri kepada Tribun di Jakarta, Selasa.

Untuk mengakomodasi jumlah anggota kabinet yang banyak, Bivitri memperkirakan terjadinya pemecahan kementerian. Menurutnya, membongkar dan membuat kementerian baru memerlukan waktu yang lama untuk menjadi stabil, minimal dua tahun. “Itu akan membuat kementerian tidak berjalan dengan cepat untuk melaksanakan tugas masing-masing,” lanjutnya.

Banyak menteri juga menambah anggaran. “Tambah kementerian pasti tambah anggaran. Padahal situasi kita lagi kayak gini,” tandasnya. (Tribun Network/mat/mar/wly)