Bawaslu HSS Beberkan Efek yang Bisa Terjadi Jika ASN Hingga Kades tak Netral

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Hulu Sungai Selatan Hasnan Fauzan  kembali menyampaikan imbauan kepada para ASN, Kades dan Aparat Desa maupun anggota TNI/Polri

Isinya agar menjaga netralitas demi menjaga suasana kondusif di Kabupaten Sungai Selatan selama proses PIlkada 2024 ini.

 Apalagi masa tenang dan hari pemungutan suara tinggal menghitung hari. Khusunya kepada para kades yang berpotensi jadi incaran paslon.  

Hasna menyatakan, sesuai aturan perundang-undangan sudah jelas, posisi Kades harus  netral. Diapun menyebut, informasinya, ada  dugaan keterlibatan kades, langsung atau tidak langsung.

Baca juga: BREAKING NEWS : Bawa Kabur Avanza, Pria Terduga Pencuri Mobil di Barabai HST Diringkus Polisi

Baca juga: 25 November 2024 , Logistik Pilkada Tanahbumbu Kalsel Mulai Didistribusikan

 “Beruntung kami belum menerima laporan. Pengawas kami juga tak menemukan. Tapi, jika ada yang melapor, terpaksa ambil tindakan. Karena merusak suasana kondusif yang kami sangat mencegah hal itu terjadi,”kata Hasnan saat membuka Rapat Koordinasi ke dua Sinergi Bawaslu dengan Stake Holder dalam Menjaga Netralitas ASN, Kades/aparat Desa serta Anggota TNI/POlri, Senin (18/11/2024) di Ballroom  Mall Pelayanan Publik Lantai 3, Pasar Loksa Batu Kandangan.

 Kegiatan tersebut diikuti 73 Kepala Desa di HSS, serta pihak terkait lainnya. Hasnan pun mengatakan, Efek tak netral ASN dan Kades bisa saja berpotensi menghambat pembangunan di desa jika paslon terpilih ada unsur ‘balas dendam” dengan  cara tak mengerahkan programnya di desa dimana kadesnya tak netral. 

Jika itu terjadi yang rugi tak hanya Kades dan pemerintahan desa, tapi juga masyarakatnya.

 “Tidak yang tahu siapa diapa yang bakal terpilih. Karena ketiga paslon posisinya sama kuat. Jadi kami ingatkan lagi jaga netralitas kita semua, ASN Pemkab HSS dan Kades/Lurah se HSS, agar tak ada dendam politik,”imbau Hasnan Lagi. 

Diingatkan pula, jika ada pelanggaran soal netralitas, yang boleh melapor bukan hanya paslon dan timnya. Tapi juga masyarakat pemilih serta Bawaslu sendiri.

 Ditambahkan, jika laporan tak memenuhi syarat formil dan materiil, Bawaslu bisa saja menindaklanjti dengan melakukan penelusuran, sehingga tak perlu menunggu laporan. Zaman sekarang, kata Hasnan  dimana-mana ada kamera. 

Ada yang merekam. Apalagi waktu kampanye, paslon masing-masing pasti mengirim ‘orang” mereka untuk memantau apa yang dilakukan paslon lain.

Untuk itu, pihaknya berharap, di HSS tidak terjadi masalah akibat ketidak netralan para ASN, maupun Kades dan aparatnya. Sebelumnya kegiatan yang sama digelar dengan mengundang 74 Kades/lurah di HSS. Adapun total Desa/kelurahan se HSS 147. Rakor dengan para Kades kali ini diisi menghadirkan dua narasumber.

 Mereka adalah Riski Fauzi M SH, Kaurmin TU Satreskrim Pplres HSS. Riski menyampaikan “Upaya Kolaboratif dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelangaran Netralitas dan Politik Praktis. Narasumber kedua, H Syahril Sofyan SPi, Sekteraris Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terkait Netralitas ASN dan UU yang mengaturnya.

 Setelah pemaparan, juga dibka sesi dialog, terkait tema dan materi yang disampaikan. Rakotr ditutup foto bersama. (banjarmasinpost.co.id/hanani)