Pilkada Tala 2024

Diduga Ada Oknum Kades di Tala Galang Dukungan Untuk Paslon, Iming-iming Menggiurkan Hingga Umrah

Ini kata Kejari Tala mengenai adanya oknum kades yang diduga galang dukungan untuk satu paslon tertentu, imingi hal ini

Penulis: BL Roynalendra N | Editor: Irfani Rahman
FOTO; SEKSI INTELIJEN KEJARI TALA
SULUH HUKUM - Jaksa Kejari Tala intens menyampaikan penyuluhan hukum di seluruh kecamatan guna turut menyukseskan Pilkada 2024. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Seperti di daerah lainnya, beragam laporan minor juga masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), pada kontestasi politik saat ini.

Apalagi di Kejari Tala juga telah membuka Posko Pilkada sejak Agustus 2024 lalu sehingga sejumlah laporan pun diterima. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

"Kami juga telah melakukan upaya pencegahan terjadinya potensi kecurangan pada Pilkada 2024 melalui kegiatan penerangan hukum," ucap Kajari Tala Munandar SH MH melalui Kasi Intelijen Radityo Wisnu Aji SH MH, Minggu (24/22/2024).

Kegiatan itu dilaksanakan di seluruh (sebelas) kecamatan yang ada di Tala. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan bekerjasama dengan panwascam masing-masing kecamatan. 

Peserta kegiatan tersebut adalah para ASN (aparatur sipil negara) di tiap kantor kecamatan. Juga, seluruh kepala desa beserta perangkatnya dan tokoh masyarakat setempat.

Baca juga: Mengetahui Ada Pelanggaran Pemilu di Tala, Masyarakat Bisa Lapor ke Nomor Ini, Dilayani 24 Jam

Baca juga: BREAKING NEWS - Jalan Kabupaten di Desa Bitahan Baru Tapin Alami Longsor, Warga Tak Bisa Melintas

Hal yang selalu ditekankan oleh tim Kejari Tala yakni memberikan pemahaman adalah masalah netralitas ASN dan pemerintah desa. Permasalahan tersebut merupakan jenis pelanggaran/kecurangan yang paling sering terjadi.

Radityo mengatakan berdasarkan data yang dihimpun melalui Posko Pilkada Kejari Tala, diketahui terdapat beberapa kepala desa beserta perangkatnya yang terindikasi tidak netral yakni memihak kepada salah satu paslon secara terang-terangan. 

Pihaknya menerima beberapa laporan dari masyarakat tentang adanya kepala desa yang diduga tidak netral. Yang bersangkutan ikut menggalang suara masyarakat di desanya untuk diarahkan memilih salah satu paslon. 

Bahkan pihaknya juga mendengar adanya dugaan money politic atau jual beli suara yang dikoordinir oleh kepala desa. Motifnya secara umum karena keuntungan dan adanya iming-iming menggiurkan.

"Seperti akan diberangkatkan ibadah umroh oleh salah satu timses paslon apabila di desanya berhasil memenangkan paslon tersebut dengan presentase perolehan suara yang signifikan," papar Radityo.

Baca juga: Lowongan Kerja PT Taspen, Cek Posisi Dibutuhkan Perusahaan BUMN Ini, Terbuka Bagi Lulusan S1

Baca juga: BREAKING NEWS - Tawarkan Anak di Bawah Umur ke Hidung Belang, Pria di Banjarmasin Ditangkap Polisi 

 

Namun ia enggan merinci lebih detail karena laporan masyarakat tersebut merupakan data intelijen yang kerahasiaannya dilindungi ketentuan perundang-undangan. 

Sebagai informasi, di Tala ada dua paslon yang akan 'bertarung' pada pilkada 27 November lusa yaitu H Rahmat Trianto-HM Zazuli (RaZa) dan H Bambang Alamsyah-Ikhan Khariri (BAIK).

Ia menegaskan Kejari Tala memastikan akan terus memantau perkembangan laporan laporan masyarakat melalui bidang intelijen sesuai perintah atasan. 

Juga akan terus memonitor perkembangan di lapangan. Termasuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi yang dimiliki Kejaksaan saat ini.

"Selain itu kami juga akan mencoba memantau pergerakan dana yang patut diduga akan digunakan untuk money politic apabila ada," ungkap Radityo.

Lebih lanjut ia mengatakan Kajari Tala mengimbau penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu Tala agar senantiasa profesional, menjaga integritas, bersikap netral dan adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Seluruh paslon beserta tim sukses dan pendukung diminta selalu menjaga perdamaian dan menghindari konfrontasi secara langsung. Tidak menggunakan isu SARA maupun politik identitas karena secara tidak langsung akan memecah belah masyarakat. 

Seluruh ASN dan kepala desa se-Tala diminta tetap menjunjung tinggi integritas dan netralitas selama pelaksanaan pilkada Tala 2024. Caranya yakni dengan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon dan menyalahgunakan kewenangannya untuk mengajak, mengarahkan atau bahkan memaksa masyarakat memilih paslon tertentu. 

"Nanti kita monitor, kita pantau semua apabila dari laporan masih ditemukan indikasi keberpihakan, maka kami tidak akan segan melakukan penindakan terhadap oknum-oknum tersebut. Tentunya kami akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan Bawaslu Tala," tegas Radityo.

Seluruh upaya tersebut merupakan bukti konkret wujud komitmen kuat Kejaksaan RI khususnya jajaran Kejari Tala untuk turut menyukseskan pilkada serentak. 

"Serta untuk memastikan pilkada 2024 di Tala terlaksana damai, lancar, aman dan tertib serta dapat menghasilkan bupati dan wakil bupati terbaik sesuai kehendak rakyat Tala," tandasnya.

(banjarmasinpost.co.id/banyu langit roynalendra nareswara)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved