Targetkan Nol Persen Kemiskinan pada 2045, Ini Upaya Pemprov Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menargetkan nol persen kemiskinan pada tahun 2045.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, tingkat kemiskinan Kalsel pada 2024 berada di angka 4,11 persen.

Angka itu menempatkan Kalsel pada posisi terendah kedua di Indonesia setelah Bali.

Kendati demikian, Fajar menegaskan bahwa percepatan penurunan angka kemiskinan harus terus dilakukan.

Baca juga: Terdampak Banjir Rob, Salah Satu Akses Pintu Masuk ke Kampus ULM Banjarmasin Ditutup  

Baca juga: Tes CPNS dan PPPK untuk Balangan Berlangsung Lancar, Tersedia 750 Formasi CPNS dan PPPK

“Target nol persen kemiskinan pada 2045 hanya dapat tercapai melalui kolaborasi semua pihak, inovasi program, dan intervensi berbasis data yang akurat,” ujar Fajar.

Ia menyoroti pentingnya integrasi data kemiskinan yang valid dan terkini untuk memastikan efektivitas program.

Data yang belum sepenuhnya terverifikasi di tingkat kabupaten/kota menjadi salah satu tantangan besar yang perlu segera diatasi.

Untuk mencapai target nol persen kemiskinan pada 2045, Pemprov Kalsel menetapkan tiga strategi utama.

Pertama, peningkatan pendapatan masyarakat. Program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian akses permodalan akan menjadi prioritas.

Langkah itu diharapkan mampu mendorong masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kedua, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Fajar menjelaskan bahwa beban masyarakat miskin sering kali bertumpu pada kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan layanan kesehatan.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengembangkan program subsidi yang efektif, memperluas akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, serta menciptakan peluang untuk meringankan pengeluaran masyarakat miskin.

Ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi akan mendapat perhatian khusus melalui revitalisasi infrastruktur desa, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan layanan publik.

Langkah tersebut bertujuan untuk mempersempit kesenjangan antarwilayah dan memastikan pembangunan yang merata di seluruh Kalsel.

“Target ini hanya dapat tercapai jika kita bekerja secara kolaboratif, dengan mengedepankan inovasi, keberlanjutan program, dan intervensi yang tepat sasaran berbasis data yang akurat,” pungkas Fajar.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kalsel hingga akhir Triwulan III 2024 mencapai 5,23 persen secara tahunan (yoy), melampaui rata-rata nasional sebesar 4,95 persen.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Syafriadi, menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalsel hingga 13 Desember 2024 tercatat Rp37,72 triliun, naik 24,46 persen dibandingkan tahun lalu.

Angka ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp8,77 triliun dan Transfer ke Daerah Rp28,96 triliun.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)