Usulkan Penambahan Modal Rp 2 Miliar untuk  PT BPR, Pemkab HSS Ingin Bunga Lebih Rendah dari KUR

BANJARMASINPOST.CO.ID,KANDANGAN-Pemkab Hulu Sungai Selatan mengajukan  penambahan modal Rp 2 miliar untuk  PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ke DPRD. 

Selain untuk memenuhi  kewajiban pemenuhan modal inti minimum (KPMM)  sebesar Rp 6.000.000.000 dengan masa pemenuhan sampai 2024, juga untuk memulihkan kondisi keuangannya serta tujuan memberikan bungan lebih rendah ketimbang KUR Pemerintah Pusat. 

Usulan itu telah disampaikan  Sekda H Muhammad Noor mewakili PJ Bupati HSS Endri bersamaan penyampaian  Ranperda Inisiatif DPRD tentang Desa Wisata, pada Rapat Paripurna di Ruang Utama Gedung DPRD HSS, Jumat 27 Desember 2024. 

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD HSS, H Husnan didampingi Wakil Ketua II H Muhammad Kusasi dan dihadiri, anggota DPRD HSS.  

Baca juga: Sambut Car Free Day di Kotabaru, Komunitas Cosplay Siap Turut Menyemarakkan

Baca juga: Pusat Kota Amuntai HSU Mulai Terendam, BPBD: Rumah Warga Terus Didata

PT BPR HSS dibentuk berdasarkan Perda Pemprov Kalsel Nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat di Kalsel Perusda menjadi perseroan terbatas (PT) BPR HSS,  salah satu BUMD  yang beroperasi pada sektor jasa keuangan. 

Adapun pemilik sahamnya terdiri Pemkab HSS, Pemprov Kalsel dan PT  Bank Kalsel. "Pemkab HSS  menjadi  pemegang saham pengendali karena memiliki porsi saham terbanyak,"kata Sekda. 

Keberadaan PT BPR HSS  diharapkan membantu dan mendorong perekonomian daerah, terutama ekonomi kerakyatan, sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah serta  berperan membantu permodalan bagi usaha sektor informal, UMKM, pedagang kecil, petani, peternak dan lain-lain dalam rangka mewujudkan pemerataan layanan perbankan kepada masyarakat. 

Sekda menyebut, modal dasar PT BPR HSS  berdasarkan anggaran dasar perusahaan adalah sebesar Rp 20.000.000.000  dan sampai tahun buku 2023 modal yang disetor oleh pemegang saham sebesar Rp7.490.700.000,  sehingga modal yang belum disetor berjumlah Rp 12.509.300.000. Adapun modal inti per-september 2024 berjumlah sebesar Rp4.923.539.892 dan jumlah ini belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum (KPMM)  sebesar Rp 6.000.000.000 dengan masa pemenuhan sampai 2024. 

Raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT BPR  HSS pun  diusulkan sebesar Rp 2.000.000.000, yang diharapkan terealisasi  pada tahun anggaran 2025.  Penyertaan modal ini, kata Sekda direncanakan digunakan untuk membuat produk unggulan “kredit usaha daerah (kurda)” bagi pelaku UMKM. Baik perorangan maupun badan usaha dengan bunga pinjaman yang bersaing atau bahkan lebih rendah daripada program KUR dari pemerintah pusat.

Pemkab HSS berharap, kebijakan ini memberikan peluang ebih besar bagi pengusaha di HSS untuk mengembangkan usahanya dengan mendapat bantuan permodalan murah. Diharapkan  pula tambahan penyertaan modal ini keuangan PT BPR HSS makin sehat dan modal dasar bisa ditingkatkan hingga mencapai nilai yang telah ditetapkan, yaitu Rp20.000.000.000.

Rapat juga dihadiri para Asisten dan Staff Ahli serta Para Kepala OPD dan Camat. Sekda HSS H Muhammad Noor memaparkan  penjelasan umum atas Raperda  tentang Penambahan Penyertaan modal Pemkab HSS  kepada PT  Bank Perkreditan Rakyat Hulu Sungai Selatan.
(banjarmasinpost.co.id/hanani)