Warga Pulaulaut Sigam Kotabaru Ini Berminat Cicil Rumah Murah Program Pemerintah

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Rencana Presiden Prabowo Subianto membangun tiga juta rumah rumah murah menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Kotabaru.

Hal ini seperti diungkapkan Nurul, warga Kecamatan Pulaulaut Sigam, yang ini masih mengontrak rumah.

Untuk membeli rumah layak huni atau membangunnya sedikit-demi sedikit, Nurul mengaku belum mampu karena penghasilan keluarganya pas-pasan.

“Kalau program ini meyakinkan, kami berminat. Semoga kami bisa cepat memiliki hunian sendiri meski harus mencicil,” ungkapnya, Rabu (19/2/20205).

Baca juga: BREAKING NEWS: Jelang Pelantikan, Yamin-Ananda Harus Kumpul di Monas Jakarta Pukul 07.00 WIB

Baca juga: 100 Hari Bukan Sekadar Janji

Tiga juta rumah itu masuk program  Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ada sejumlah kemudahan dari skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diluncurkan pada 2010 tersebut. Di antaranya uang muka cuma satu persen dari harga rumah. Pembeli dibebaskan dari biaya premi asuransi, cicilannya rendah dengan suku bunga maksimal lima persen.

Syarat pengajuannya juga mudah. Usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak terdapat riwayat tidak baik di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penghasilan maksimal bagi belum menikah Rp 7 juta dan yang sudah menikah Rp 8 juta.

Devi, staf pemasaran Bamega Town House, menyampaikan minat pembelian rumah KPR di perusahaannya tergolong tinggi. “Rata-rata sepuluh sampai belasan unit perbulan,” ujarnya, Rabu.

Peminatnya juga beragam, mulai dari pedagang yang berpenghasilan tidak tetap, karyawan swasta hingga pegawai pemerintah.

Oleh karenanya, pengembang ini terus melakukan perluasan lahan. Selain di Bamega Town Hose 1 dan 2, untuk tahap tiga telah tersedia lahannya. “Peminat cukup tinggi karena posisi kami strategis, dekat dengan kawasan kota, baik itu yang di Baharu Utara maupun Sungai Taib,” ujarnya.

Mengenai program FLPP, Devi mengaku tak bisa memberikan keterangan berapa dapat jatah. Hal ini urusan pemilik PT Anugrah Mega Buana selaku pengembang, yang saat ini berada di luar daerah.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Selatan Ahyat Sarbini, Selasa (18/2), mengatakan kuota FLPP untuk provinsi ini meningkat setiap tahunnya. “Untuk 2025 kuotanya 220 ribu dan diharapkan bisa ditambah lagi,” katanya, Selasa.

Dia pun berharap skema FLPP yang mensyaratkan penghasilan maksimal Rp 8 juta bisa dinaikkan menjadi Rp 12 juta supaya semakin banyak masyarakat yang dapat mengambil rumah subsidi.

Namun di tengah janji pemerintah tersebut, asosiasi pengembang merasa usaha perumahan terhambat lantaran penyaluran FLPP 2025 tertahan. Lima ketua asosiasi mengambil sikap untuk meminta perbankan memformulasikan skema baru setara FLPP.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan saat ini pengembang tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah mengenai FLPP. Perubahan skema FLPP yang tengah digodok menahan penyaluran KPR subsidi.

“Saat ini kami mendorong perbankan untuk menemukan formula baru, cara pembiayaan baru yang setara dengan FLPP, sehingga atas kondisi yang kita jalani, kita alami bersama,” ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurutnya perbankan sendiri mendapatkan kondisi tidak nyaman. Mulai dari rencana target bank yang tidak tercapai hingga rencana nasabah membeli rumah tidak berjalan baik dan menghadapi kesulitan. Ia pun mengungkapkan sudah ada sejumlah perbankan yang telah memberikan rencana atau komitmen membuat formula atau skema baru setara FLPP.

Ia menyebut kebijakan menahan FLPP menimbulkan turbulensi. Hal ini berdampak langsung pada cash flow pengembang, kualitas perbankan, dan perekonomian dalam industri properti.

Sedangkan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan investor atau pengembang mengharapkan keamanan dan perlindungan dari pemerintah. Ia mengatakan pengembang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung situasi yang dihadapi pengembang saat ini.

“Teman-teman sudah beberapa kali bertemu beberapa bank itu membuat skema yang usulannya mirip-mirip FLPP. Jadi kami tidak mau para pengembang mati di lumbung padi begitu saja, jadi pengembang ini harus hidup karena ada beban (kewajiban),” kata Joko. (tab/detik)