Pemprov Kalsel Dorong Efisiensi Pengadaan Lewat Konsolidasi dan E-Audit bersama LKPP

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa terus diperkuat melalui kolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerapan konsolidasi pengadaan dan e-audit, sebagai upaya mewujudkan efisiensi, transparansi, dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah.

Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program ini dilakukan secara virtual pada Kamis (31/7/2025) dari Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif yang digagas LKPP bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ariadi, Pemprov Kalsel telah memulai implementasi konsolidasi pengadaan barang dan jasa sejak 2024, yang diawali dengan pengadaan kertas HVS berlabel ecolabel dan produk dalam negeri (PDN) melalui etalase konsolidasi di katalog elektronik.

“Kita menggunakan kontrak payung dengan tujuh penyedia, memanfaatkan katalog lokal Provinsi Kalsel. Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 093 Tahun 2018 tentang Green Agreement,” jelasnya.

Langkah ini menyasar 49 SKPD induk seperti dinas, badan, biro, serta 69 unit pelaksana teknis (UPT), termasuk rumah sakit besar seperti RSUD Ulin, RS Ansari Saleh, dan RS Sambang Lihum.

Untuk memperluas implementasi konsolidasi, Pemprov Kalsel secara aktif mengeluarkan surat edaran kepada SKPD, menggelar bimbingan teknis, serta melakukan pendampingan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Beberapa kebijakan pendukung lainnya antara lain mencakup: perencanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa (PBJ), pembelian kertas HVS ecolabel PDN melalui katalog konsolidasi, dan indikator pengadaan tahun 2025 berdasarkan indikator MCSP KPK.

Dari sisi capaian, hasilnya cukup menggembirakan. Pada 2024, tercatat 220 paket konsolidasi dengan total nilai transaksi Rp630 juta. Sementara hingga Juli 2025, telah terealisasi 274 paket dengan nilai mencapai Rp1,3 miliar, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Atas capaian tersebut, Pemprov Kalsel mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari LKPP, khususnya atas pelaksanaan pengadaan kertas HVS melalui katalog elektronik.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang evaluasi bidang hukum dan penyelesaian sanggah yang menyoroti inovasi pengadaan, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil.

“Efisiensi yang dicapai sangat signifikan, baik dari segi jumlah paket, nilai transaksi, maupun penguatan prinsip tata kelola pengadaan yang berkelanjutan, transparan, dan bebas korupsi,” tegas Ariadi.

Pemprov Kalsel berharap sinergi dengan LKPP dan KPK akan terus diperkuat ke depan, demi mewujudkan sistem pengadaan yang semakin efisien, efektif, dan akuntabel di seluruh instansi pemerintah daerah. (AOL)