Berita Nasional

KPK Tetapkan Angin Prayitno Aji Tersangka, Diduga Terima Suap Pajak Rp 15 Miliar

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji (tengah) digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/5/2021). KPK menetapkan Angin Prayitno Aji dan lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

Editor : Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji sebagai tersangka, Selasa (4/5/2021).

Angin diduga menerima suap terkait pajak sebesar Rp 15 miliar.

Selain Angin Prayitno Aji, ada juga tiga Konsultan Pajak yang ikut ditetapkan sebagi tersangka yakni Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi dan Agus Susetyo.

Baca juga: Dicekal KPK Gegara Terseret Kasus Suap, Karir Aziz Syamsuddin di Gedung Parlemen di Ujung Tanduk?

Baca juga: ICW Desak Dewas KPK Periksa Lili Pintauli, Soal Komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai

“Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021, dengan menetapkan tersangka APA (Angin Prayitno Aji),” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Selasa (4/5/2021).

Selain angin, KPK juga menetapkan lima tersangka lain yakni Kepala Subdirektorat Kerja sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani dan Kuasa Wajib Pajak Veronika Lindawati.

Ada juga tiga Konsultan Pajak yang ikut ditetapkan sebagi tersangka yakni Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi dan Agus Susetyo.

Firli mengatakan, Angin Prayitno Aji dengan kewenangan yang melekat selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bersama-sama dengan Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan,

diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodasi jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak.

“Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku,” kata Firli.

Angin Prayitno Aji bersama Dadan Ramdani, kata Firli, diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, yaitu PT GMP (Gunung Madu Plantations) untuk tahun pajak 2016, PT BPI Tbk (Bank PAN Indonesia) untuk tahun pajak 2016, dan PT. JB (Jhonlin Baratama) untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Baca juga: MKD DPR RI Terima Aduan Soal Azis Syamsuddin, Terkait Kasus Dugaan Suap Penyidik KPK

Baca juga: Dicekal KPK Gegara Terseret Kasus Suap, Karir Aziz Syamsuddin di Gedung Parlemen di Ujung Tanduk?

Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk 3 wajib pajak dimaksud, Firli menyebut, Angin Prayitno Aji bersama- sama dengan Dadan Ramdani diduga telah menerima sejumlah uang yakni pada Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 15 Miliar yang diserahkan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT GMP.

Kemudian, pada pertengahan tahun 2018 sebesar 500.000 dollar Singapura yang diserahkan oleh Veronika Lindawati sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp 25 Miliar.

Lalu, Kurun waktu bulan Juli-September 2019 sebesar total 3.000.000 dollar Singapura diserahkan oleh Agus Susetyo sebagai perwakilan PT JB.

Atas perbuatannya, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, Veronika Lindawati dan Agus Susetyo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Baca juga: Firli Bahuri Pastikan Tidak Ada Staf KPK Lain Terlibat, Kasus Suap oleh Wali Kota Tanjungbalai

Baca juga: KPK Dalami Peranan Azis Syamsuddin dalam Kasus Suap Penyidik KPK oleh Wali Kota Tanjungbalai

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diduga Terima Suap Rp 15 Miliar, Begini Konstruksi Perkara yang Jerat Angin Prayitno Aji"

Berita Terkini