Baca tanpa iklan
BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI – Seluruh desa yang ada di kabupaten Hulu Sungai Utama (HSU) diwajibkan mendirikan posko PPKM Mikro.
Untuk memastikan itu, tim Satgas Covid 19 yakni dari BPBD HSU turun ke desa melakukan monitoring.
Kepala BPBD HSU sekaligus ketua harian Satgas Covid-19 Sugeng Riyadi mengatakan, pencegahan dan juga penanganan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah namun juga perlu komitmen dari pemerintah desa.
“Dukungan dari pemerintah desa sangatlah penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19, saat ini di tiap desa juga diperbolehkan menggunakan delapan persen dari dana desa untuk Covid-19,” ujarnya, Rabu (25/08/2021).
Baca juga: Cegah Covid-19 Menyebar, Desa Banjang Aktif Kelola PPKM MIkro
Baca juga: Warga Isoman Diawasi Satgas PPKM Mikro, Dinsos Sudah Salurkan 324 Paket Sembako
Kali ini monitoring dilaksanakan di Danau Panggang dan Sungai Tabukan, monitoring bersifat pembinaan apakah sudah melaksanakan tugas seperti semestinya.
Sebelumnya dari Satgas Covid 19 juga telah memberikan sosialisasi kepada aparat desa mengenai tindakan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh PPKM Mikro.
Sugeng menambahakan tindakan pencegahan yang dilakukan seperti pembagian masker, melakukan edukasi dan sosialisasi serta melakupan penyemprotan disinfektan.
Untuk penanggulangan bisa dilakukan kepada warga yang terkonfirmasi positif Covid 19 dengan memberikan bantuan.
Baca juga: Warga Isoman Diawasi Satgas PPKM Mikro, Dinsos Sudah Salurkan 324 Paket Sembako
“Jika ada warga yang melakukan isolasi mandiri bisa memberikan bantuan seperti sembako karena jika melakukan isolasi mandiri tidak diperbolehkan datang ke fasilitas umum seperti pasar,” ujarnya.
Petugas di desa juga diminta hadir dalam setiap kegiatan yang mengundang banyak orang untuk memastikan protocol kesehatan bisa diterapkan secara maksimal. (banjarmasinpost.co.id/reni kurniawati)