Opini Publik

Simalakama Pinjaman Online

Editor: Eka Dinayanti
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

R Wulandari Alumnus Program Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia (AKPI) Bandung.

Oleh: R Wulandari, Alumni Program Manajemen Keuangan dan Perbankan Indonesia (AKPI)

BANJARMASINPOST.CO.ID - RATUSAN mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dikabarkan terjerat pinjaman online (Pinjol) hingga total miliaran rupiah. Buntutnya, mereka dikejar-kejar oleh para penagih utang atau debt collector. Kasus ini mencuat dan menjadi perhatian serta keprihatinan publik belakangan ini.

Selain itu, kasus ini juga menjadi peringatan untuk kesekian kalinya agar masyarakat lebih jeli tatkala harus memanfaatkan lembaga pinjaman online dalam upaya mendapatkan kucuran dana segar. Jangan sampai akhirnya malah terbelit utang lembaga pinjaman online, yang notabene memang memiliki tingkat bunga pinjaman yang relatif tinggi.

Kemajuan di bidang teknologi digital tampaknya telah ikut kian memudahkan kita berutang. Dewasa ini, ribuan lembaga pinjaman berbasis teknologi atau financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending menawarkan pinjaman secara daring (online) dengan prosedur yang sangat mudah dan cepat.

Tak perlu ribet dan repot. Cukup dengan modal kartu tanda penduduk (KTP) dan tanpa agunan apa pun, kucuran dana segar dapat segera kita peroleh. Ini sangat jauh berbeda dengan prosedur pinjaman ke bank, di mana selain kartu tanda penduduk, kita juga diminta melampirkan berbagai dokumen lain mulai dari slip gaji bulanan dari perusahaan tempat bekerja, kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), buku tabungan, kartu asuransi, hingga kartu keluarga.

Selain didorong oleh kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), munculnya perusahaan pinjaman online juga dimungkinkan oleh masih banyaknya masyarakat yang selama ini sama sekali tidak dapat mengakses layanan perbankan.

Benua Asia disebut-sebut sebagai kawasan yang menjadi salah satu pusat perkembangan pinjaman online dunia. Di kawasan ini terdapat sekitar 2.500 perusahaan rintisan (startup) pinjaman online, yang dinilai berpotensi menggusur pasar tradisional perbankan. Untuk level negara, sejauh ini Tiongkok menjadi pemain utama pinjaman online global.

Namun yang perlu diwaspadai yaitu di balik segala kemudahan serta kecepatan yang diberikan jasa layanan dari lembaga pinjaman online, tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang justru di kemudian hari bisa sangat memberatkan para nasabah. Untuk itu, para calon nasabah dituntut harus lebih hati-hati sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa perusahaan pinjaman online.

Landasan hukum bagi penyelenggaraan pinjaman online adalah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang dimaksud dengan perusahaan pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Salah satu masalah terkait dengan praktik pinjaman online adalah tingkat suku bunganya yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan produk pinjaman konvensional. Penyebab bunga pinjaman online tinggi antara lain karena proses peminjaman sama sekali tidak menggunakan agunan serta tingginya risiko gagal bayar. Di samping itu, penyelenggara pinjaman online umumnya dituntut untuk bisa dengan cepat memutar dana mereka yang didapat dari para investornya.

Dalam soal bunga pinjaman, sekadar ilustrasi, untuk pinjaman senilai Rp 1.000.000, penyelenggara pinjaman online rata-rata membebankan bunga pinjaman antara Rp 200.000 hingga Rp 290.000, dengan tenor pinjaman satu bulan. Memang ada sejumlah penyelenggara pinjaman online yang memberikan tenor agak panjang, yakni tiga sampai enam bulan. Namun, beban bunga yang mereka kenakan juga bertambah besar. Contohnya, untuk pinjaman Rp 1.000.000, salah satu penyelenggara pinjaman online membebankan bunga sebesar Rp 393.000, dengan tenor tiga bulan.

Selain jumlah bunga yang relatif tinggi, masalah lainnya yaitu aturan denda harian bagi para penunggak pinjaman. Jumlah nominal denda ini bisa mencapai ribuan hingga puluhan ribu rupiah per harinya -- tergantung dari jumlah pinjamannya. Semakin besar jumlah pinjaman, maka semakin besar pula denda yang akan diberlakukan.

Yang juga kerap menimbulkan problem bagi nasabah yaitu aplikasi pinjaman online yang ternyata mampu menyedot berbagai data pribadi milik nasabah. Di saat calon nasabah mendaftar, biasanya mereka perlu mengunduh aplikasi pinjaman terlebih dahulu. Aplikasi inilah yang kemudian bisa menyedot data-data pribadi calon nasabah, hingga nomor kontak keluarga, kerabat serta teman. Data-data pribadi nasabah ini suatu saat bisa dijadikan alat untuk menekan atau meneror nasabah yang kebetulan menghadapi masalah dalam menyelesaikan pinjaman mereka.

Laporan media menyebutkan ada sejumlah kasus di mana nasabah pinjaman online yang harus diberhentikan dari pekerjaannya dan menanggung malu akibat penyebaran masalah utangnya ke seluruh kontak yang dilakukan oleh pihak penagih utang pinjaman online. Beberapa lainnya merasa terintimidasi oleh perkataan kasar dari para penagih utang. Ada juga nasabah yang menjadi korban pelecehan seksual penagih utang karena dikirimi berbagai konten dan perkataan pornografi dalam grup percakapan WhatsApp yang mereka buat.

Selama dua tahun terakhir ini, pihak Otoritas Jasa Keuangan telah menerima sedikitnya 49.108 pengaduan perihal pinjaman online. Dari jumlah aduan tersebut, aduan yang paling banyak disampaikan adalah keberatan atas bunga atau denda yang tinggi. Berikutnya kesulitan pelunasan atau pembayaran angsuran, pencairan tanpa persetujuan serta ancaman penyebaran data-data pribadi.

Untuk menekan agar tidak semakin banyak warga masyarakat yang terjerat pinjaman online, pemerintah sebaiknya jangan pernah kendor untuk terus mengawasi dan menertibkan lembaga-lembaga pinjaman online yang pada praktiknya tak lebih dari sekadar lembaga rentenir online.

Selain itu, yang juga penting adalah gencar melakukan edukasi keuangan dan edukasi digital, yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Edukasi keuangan dibutuhkan untuk mengerek tingkat literasi keuangan masyarakat kita yang masih rendah. Sedangkan edukasi digital diperlukan agar masyarakat kita semakin cerdas dalam melakukan berbagai transaksi digital. (*)

 

Berita Terkini