Opini Publik

Menaruh Harapan kepada KY Menyelamatkan MA

Editor: Eka Dinayanti
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ahmad Zairudin SH MH

Oleh: Ahmad Zairudin SH MH, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Nurul Jadid, Pengurus Wilayah APHTN-HAN Jawa Timur

BANJARMASINPST.CO.ID - KORUPSI bukan kebiasaan, bukan budaya bangsa, bukan pula mismanagement. Korupsi adalah kejahatan (Bibit S Rianto 2009). Kasus korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak lama dan terjadi di segala lini sektor serta dilakukan oleh berbagai lintas oknum pejabat, hal tersebut diperparah dengan korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum, yang mana tugas mereka adalah pengadil hukum namun terjebak dalam praktik korupsi.

Dalam sebuah jajak pendapat Litbang Kompas pada 24 September hingga 7 Oktober 2022 menunjukkan angka kepuasan publik terhadap kinerja di bidang penegakan hukum hanya berada di angka 51,5 persen. Dalam jajak ini kepuasan pada pemberantasan korupsi berada di angka 42,9 persen. Terakhir, yang terendah adalah kepuasan publik atas pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum yang terjadi dalam dunia peradilan, yakni 33,1 persen. (Kompas.com 24/10/2022). Melihat paparan data ini kasus pemberantasan korupsi dan pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum menjadi masalah besar yang paling serius untuk segera diselesaikan, khususnya seperti yang terjadi di Mahkamah Agung saat ini.

Tertangkapnya Dimyati Sudrajad dan Gazalba Saleh Hakim Mahkamah Agung (MA) serta beberapa para pegawai MA yang turut jadi tersangka atas dugaan menerima suap sebesar Rp 800 juta kasus Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit. Kasus di MA ini telah mencoreng wajah kehakiman kita. Berdasarkan data KPK, sejak lembaga antirasuah itu berdiri tak kurang 21 hakim terbukti melakukan praktik lancung, (Kompas.com 25/09/2022).

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan amanah luar biasa kepada kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub di pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Pasal 24A ayat 2 disebutkan Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Undang Undang ini memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada hakim untuk menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum. Namun kemerdekaan yang diberikan kepada hakim tidak boleh disalahgunakan, apalagi demi hal-hal yang berbau materi harus menabrak norma, etika dan moral seperti korupsi, suap dan jual beli kasus hukum. Demi memperkuat aturan di atas di dalam UU Nomor 3 Tahun 2003 perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pada pasal 6A, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat sesuai pasal 7A ayat 4 yakni berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. Ayat 6, berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. Untuk menjadi hakim agung harus memenuhi syarat utama seperti, Integritas, kematangan umur (minimal 45 tahun), Pengalaman karir sebagai hakim minimal 20 tahun, ini menunjukkan bahwa menjadi hakim agung diharapkan tidak lagi berorientasi kepada materi atau tergoda dengan hal-hal yang berbau pragmatis, namun lebih kepada kebijaksanaan dalam menjalankan amanah sebagai panglima pengadil Hukum.

Pengawasan KY
Kita sebenarnya sedang menaruh harapan kepada pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Dengan tertangkapnya dua hakim agung oleh KPK di lingkungan MA bisa jadi karena lemah dan lalainya pengawasan dari (KY). Padahal menurut UU Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas UU Nnomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 13 KY mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan MA, dan menjaga serta menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.

Di dalam UU yang sama dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, KY dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim dan juga bisa mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada MA dengan sanksi terberat pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

KY memiliki kewenangan yang begitu besar dalam melakukan pengawasan kepada para hakimAgung di tubuh MA. KY satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh UU untuk mengawasi dan mengontrol serta dapat memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik atau terlibat kasus. Namun ditengah kewenangan yang besar itu, kinerja KY justru menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu, jalan yang bisa kita tempuh adalah pertama, merevisi UU KY untuk memperkuat wewenang dalam pengawasannya. Kedua, perlu adanya keterlibatan masyarakat untuk ikut mengontrol dan mengawasi kekuasaan kehakiman. Ketiga, pelaksanaan rekrutmen hakim agung harus benar-benar akuntabel dan transparan. Keempat meningkatkan kesejahteraan hakim. Kelima, adanya sanksi yang tegas bagi hakim yang melanggar kode etik. Keenam membangun hubungan profesional antar lembaga kehakiman.

Kalau tawaran solusi ini belum juga mempan, jalan terakhirnya adalah seperti yang disampaikan oleh Prof Mahfud MD dalam diskusi Indonesia Lawyer Club (ILC) Robohnya Mahkamah Kita. Rombak total tata kelola MA, Hakim Agung diberhentikan semua, di kocok ulang “Salus Populi Suprema Lex, keselamatan Rakyat, keselamatan Negara lebih tinggi dari Konstutusi” kalau ini memang bisa menyelamatkan Mahkamah Agung kita atau bubarkan saja Komisi Yudisial kita. (*)

 



 

Berita Terkini