Opini Publik

Ekonomi Indonesia Pasca G20

Editor: Eka Dinayanti
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Haris Zaky Mubarak, MA

Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA Eksekutif Jaringan Studi Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - PRESIDENSI G20 secara realistis telah membawa dampak positif pada citra Indonesia di mata internasional, baik sektor hubungan internasional mau pun ekonomi global. Dengan demikian, alternatif investasi dalam melihat Indonesia stabil secara politik dan stabil untuk regulasi, rule of law dari investasi. Dalam kontekstual ini dapat dikatakan jika saat ini ekonomi Indonesia punya nilai keuntungan besar karena memiliki cadangan ekonomi domestik yang kuat, citra positif serta pencapaian kerja sama perekonomian dengan negara negara-negara anggota G20. Terkait kondisi ini, maka G20 memiliki implikasi positif bagi perbaikan ekonomi Indonesia.

Terkait ketidakpastian global, terutama pada konteks tata kelola gejolak pangan tentu akan memengaruhi pergerakan harga pangan di pasar domestik, apalagi masalah pangan kaitan erat dengan inflasi. Karena faktanya, harga pangan tercatat cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Bila kenaikan harga pangan terjadi, maka bukan tidak mungkin inflasi juga akan ikut meningkat atau bertahan pada level yang tinggi baik di tahun ini mau pun tahun depan. Pascapenyelenggaraan G20, Indonesia diharapkan punya modal yang sangat besar untuk bertahan ditengah gejolak ekonomi global yang terus bergerak dinamis.

Gerak Rasional
Dalam catatan sejarah, kegiatan G20 sudah mulai terbentuk sejak 1999. Tujuan utamanya jelas yakni memperluas kajian analisis masalah keuangan global. Dalam forum G20 semua negara berkembang ikut memberikan solusi atas berbagai krisis ekonomi dunia, seperti Keuangan, Perdagangan, Infrastruktur, Investasi, Ketenagakerjaan, Pemberantasan Korupsi, Per tanian, Inovasi, Teknologi dan Ekonomi Digital. Anggota forum G20 selama ini terdiri Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Cina, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Perancis, Rusia, dan salah satu Organisasi Regional Uni Eropa.

Jika membaca rilis data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkeraf) kontribusi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali terhadap perekonomian nasional mencapai USD 533 juta atau Rp 7,4 triliun. Selain itu, KTT G20 juga menyerap lebih dari 33 ribu lapangan kerja baru. (Kemenkeraf, 2022). Dalam forum ini, ada ribuan delegasi dari negara-negara anggota G20 dan tamu undangan akan hadir secara berkala pada pertemuan-pertemuan di berbagai kota di Indonesia.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi USD 533 juta atau sekitar Rp 7,4 triliun pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun.Dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta – 3,6 juta dan juga 600 ribu – 700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan kriya. (Kemenkeu RI, 2022)

Pada posisi yang lain, rangkaian kegiatan G20 di Indonesia akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang. Presidensi G20 juga mendorong investasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM( dalam negeri, yang saat ini berasal dari 80 persen investor global berasal dari negara-negara G20. Indonesia akan berperan dalam mendesain pemulihan ekonomi dunia.

Ekonomi Inklusif
Satu aspek penting yang menjadi arah dari ekonomi Indonesia pasca G20 adalah soal pembangunan ekonomi inklusif. Dalam ruang kerjanya, sistem dari ekonomi inklusif hanya akan dapat maksimal jika dilakukan dengan menyusun inisiatif ekonomi baru dengan berlandaskan kesinambungan fiskal terjaga melalui pendapatan optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, berkualitas dan sustainable (berkelanjutan).

Di sinilah pentingnya pemahaman inklusi keuangan, karena diharapkan memberi nilai manfaat bagi literasi tentang keuangan di masyarakat semakin meningkat. Saat ini, literasi Keuangan di Indonesia berkisar di angka 38.03%. (Kemenkeu RI, 2022) Inklusi keuangan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di segala sektor.

Pentingnya digitalisasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, masih terjadi kesenjangan akses digital baik antar Ekonomi ataupun di dalam tiap ruang ekonomi. Pada posisi inilah, pemerintah Indonesia harus serius menjadi media inkubator ekonomi untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memperkuat fundamental transformasi digital di kawasan sehingga terjadi mendorong kesetaraan akses digital melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur digital.

Penguatan sumber daya manusia sektor digital perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur maupun teknologi digital. Langkah kolaboratif antar ekonomi perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan dan adaptasi tenaga kerja guna menghadapi era Industri 4.0. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan, terutama untuk menjangkau kelompok perempuan, remaja, dan kalangan rentan. Lebih lanjut, literasi digital dan inklusi finansial UMKM perlu didorong, mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian kawasan. Selain hal tersebut, Presidensi G20 Indonesia pada 2022 juga mendorong dukungan sistem pembayaran untuk perekonomian pascapandemi yang berbasis digital.Dengan demikian dapat dikatakan jika digitalisasi menjadi kunci besar pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. (*)

 

Berita Terkini