Berita HST

Pembahasan RAPBD 2023 Belum Rampung, Dewan dan SKPD Kabupaten HST Keluar Daerah

Penulis: Hanani
Editor: Alpri Widianjono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan salah satu SKPD dalam ruang rapat utama Gedung DPRD di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (29/11/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2023 bersama anggota DPRD HST belum lagi rampung.

Sementara itu, para kepala SKPD, termasuk para camat, justru melakukan kunjungan ke luar daerah. Tak hanya jajaran Pemkab HST, anggota dewan kabarnya juga sedang melakukan kunjungan keluar daerah.

Untuk pembahasan RAPBD, informasi yang diperoleh, baru dua SKPD yang sudah beres. Selebihnya ada yang masih alot, ada yang belum dibahas.

Pantauan di Kantor DPRD di Kota Barabai, Kabupaten HST, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (1/12/2022), tampak sepi. Sebelumnya, ramai agenda pembahasan RAPBD oleh anggota dewan dan para kepala dinas

Terkait seluruh kepala SKPD yang keluar daerah, Sekda HT H Muhammad Yani saat dikonfirmasi, membenarkannya.

Baca juga: Sidang Mardani H Maming di Pengadilan Banjarmasin, Saksi Sebut SK Bupati Diberi Tanggal Mundur

Baca juga: Penjambret Perempuan di Jalan Lingkar Dalam Banjarmasin Diringkus Polisi, Pelaku Pemuda Pengangguran

Baca juga: Dibekuk Polisi Polsek Batibati, Warga Aranio Kabupaten Banjar Terbukti Simpan Sabu di Kantong Celana

Dia menjelaskan, untuk kepala SKPD terkait dana alokasi khusus. Sedangkan untuk para camat, kegiatan peningkatan peran camat oleh Kemendagri.

“Waktunya sudah teragenda dengan Kemendagri dan Bappenas,” jelas Yani melalui pesan Whats Up.

Mengenai pembahasan RAPBD 2023 yang belum juga rampung di waktu satu bulan tersisa penghujung tahun, Sekda mengatakan, pihaknya sekalian mau konsultasi ke Kemendagri terkait hal tersebut.

Mengenai apa saja yang akan dikonsultasikan ke Kemendagri, nenurut Sekda, terkait masalah batas waktu pengesahan APBD. “Apakah sejak tanggal 30 Nopember atau dua bulan setelah RAPBD diserahkan ke DPRD,” katanya.

Sementara itu, salah anggota Badan Anggaran DPRD HST, Salpia Riduan, mengatakan, agenda pembahasan RAPBD tak bisa dilaksanakan karena mayoritas kepala SKPD sedang kunjungan ke Jakarta.

Baca juga: Pengedar Sabu di Kabupaten Tanah Laut Dibekuk Polisi, Barbuk Ada Disembunyikan di Kotak Permen

Baca juga: Gerebek Rumah di Indrasari Martapura, Satresnarkoba Polres Banjar Amankan Pria Ini dan 6 Paket Sabu

“Karena tidak ada agenda, kami anggota Banggar juga memanfaatkan waktu untuk konsultasi terkait alotnya pembahasan RAPBD ke Pemprov Kalsel. Kalau para kepala SKPD, sudah ke luar daerah sejak Rabu kemarin,” katanya.

Mengenai target penyelesaian pembahasan dan pengesahan APBD, Salpia mengatakan, tak bisa diprediksi jika pihak tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tetap ngotot.

Menurut Salpia pula, banyak catatan dari anggota dewan untuk kegiatan pro rakyat, tapi tak disepakati TAPD sehingga tetap alot.

“Tak ada kepastian persetujuannya. Kami menginginkan banyak anggaran untuk rakyat. Meminta program MUsrenbang sebagai prioritas dianggarakan dan dilaksanakan,” imbuh dia.

Halaman
12

Berita Terkini