BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -  Komisi II DPRD Banjarbaru bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)  Banjarbaru melakukan kunjungan langsung ke Pertamina untuk membahas persoalan tingginya harga eceran gas elpiji 3 kg yang belakangan dikeluhkan warga Banjarbaru. 

Berlangsung di kantor Pertamina Patra Niaga Banjarmasin, pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Komisi II DPRD Banjarbaru, perwakilan TPID, Pertamina, serta jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru belum lama tadi. 

Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru Nurkhalis Anshari mengungkapkan kunjungan mereka membahas secara detail penyebab kenaikan harga di tingkat pengecer serta upaya yang bisa diambil untuk mengembalikan harga ke tingkat wajar.

Legislator muda PKS tersebut berharap dapat mencari solusi yang cepat dan tepat agar harga LPG 3 kg di eceran kembali sesuai HET dan tidak berulang disetiap siklus tahunannya. Sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Baca juga: Operasi Pasar Elpiji 3 Kg Digelar di Bungur Baru Tapin, Disperindag Berharap Harga di Pengecer Turun

“Gas elpiji 3 kg ini adalah kebutuhan pokok masyarakat, terutama bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha kecil, sehingga kenaikan harga yang tidak terkendali sangat membebani warga,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Dalam pembahasan tersebut, Pertamina memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan harga LPG 3 kg, di antaranya distribusi, penyaluran, dan potensi penyelewengan jalur distribusi. 

Sementara itu lanjut Khalis pada pertemuan itu, TPID bersama Pertamina juga menyepakati beberapa langkah konkret, antara lain pengawasan ketat jalur distribusi dari agen, pangkalan hingga pengecer dan  pencocokan data penerima di masyarakat. 

Baca juga: 161 Tabung Gas Dibawa ke Batu Kajang, Penyalahgunaan Elpiji Subsidi di Awayan Balangan Dibongkar

Selain itu ⁠juga akan dilakukan sosialisasi Harga Eceran Tertinggi (HET) secara masif kepada masyarakat dan pengecer serta koordinasi rutin antara Pertamina, TPID, dan DPRD untuk memantau perkembangan harga gaa elpiji 3 kg.

“Pihak Pemko Banjarbaru melalui TPID menyatakan siap mendukung langkah tersebut, termasuk menyiapkan laporan berkala sebagai bahan evaluasi.  
Kami Komisi II DPRD menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini demi kepentingan publik,” pungkasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Rizki Fadillah)