BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan ikut serta dalam pembukaan lahan transmigrasi baru.

Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan bahwa secara resmi belum ada satu pun kepala daerah di Kalsel yang mengajukan permohonan untuk membuka kawasan transmigrasi baru.

Padahal, menurutnya, transmigrasi bukan sekadar pemindahan penduduk, tetapi juga sarana untuk menjaga integrasi bangsa.

“Secara resmi belum ada pengajuan dari Kalsel,” ujarnya saat menghadiri acara Panen Raya di Batola, Rabu (20/8/2025).

Baca juga: Bikin Sejumlah Gang Banjir, Proyek Revitalisasi Sungai Veteran Banjarmasin Dikeluhkan Warga

Baca juga: Banjir Masuk Rumah, Warga Gang Kenari Raya Banjarmasin Sibuk Bersihkan Lumpur

Ia menjelaskan, di Indonesia terdapat beberapa daerah yang tanahnya luas namun sumber daya manusianya masih terbilang kurang.

“Yang sudah masuk itu misalnya Halmahera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Ini akan kita eskalasi prosesnya karena program transmigrasi bagian dari menjaga integrasi nasional. Melalui akulturasi, asimilasi, sampai pernikahan, diharapkan rasa kebersatuan semakin tinggi,” ujarnya.

Program transmigrasi tahun ini sendiri diprioritaskan dalam beberapa skema, antara lain Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.

Setiap skema diarahkan tidak hanya pada perpindahan, tetapi juga peningkatan status sosial-ekonomi transmigran melalui akses lahan, fasilitas usaha, dan pembinaan.

Namun, Pemprov Kalsel menegaskan bahwa saat ini belum ada rencana untuk membuka kawasan transmigrasi baru. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, menyebut hambatan utama ada pada ketersediaan lahan.

“Untuk Kalsel sementara belum ada, lahannya tidak ada,” katanya singkat.

Di sisi lain, program transmigrasi bukan tanpa polemik. Sejumlah kalangan masih mengkritisi efektivitas dan dampaknya, mulai dari masalah pembukaan lahan yang berpotensi memicu konflik hingga soal kesiapan infrastruktur di daerah tujuan. Masyarakat juga kerap menyoroti sisi sosial, terutama potensi gesekan dengan penduduk lokal.

(Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)