BPS Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026, Begini Sasarannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan ekonomi negara, sebab itu salah satu upaya dilakukan adalah menyensus data dari pelaku usaha.

Kepala Bagian Umum BPS Kalsel, Ahmad Muzakir mengatakan, BPS akan mencatat perekonomian Indonesia mulai dari usaha ekonomi kecil, menengah dan besar.

"Sensus akan diadakan pada Juni dan Juli 2026. Hasil sensus diharapkan memberi gambaran secara umum kepada pemerintah dalam membuat evaluasi dan kebijakan," katanya.

Dengan demikian, pemerintah akan bisa menganalisa bagaimana kondisi dan struktur ekonomi dan apakah kebijakan dilakukan untuk menuju Indonesia Emas.

"Target pemerintah pusat adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi 8,1 persen pada 2029," kata Muzakir.

BPS Kalsel, dikatakan Muzakir, sangat berharap dukungan masyarakat dan pelaku usaha serta semua pihak agar agenda besar bersama ini berjalan lancar dan membuahkan hasil yang baik.

"Data akurat didapat dari pelaku usaha yang memberi jawaban sebenar-benarnya. Jangan khawatir, sensus ini dilindungi Undang-Undang Statistik. Apabila ada pihak termasuk dari BPS membocorkan hal yang rahasia, bisa dituntut secara pidana," tegasnya 

Sensus di seluruh Indonesia secara serempak dilakukan itu juga akan merekam ekonomi kreatif yang merupakan satu di antara kekuatan ekonomi Kalsel dan pola usaha. 

Mengenai pencacah atau petugas sensus sudah dilakukan rekrutmen baru yang melibatkan masyarakat BPS yang targetnya Desember ini sudah selesai seleksinya.

"Dalam hal rekrutmen, kami utamakan akuntabilitas kepada masyarakat, makanya dilakukan terbuka tanpa ada pengecualian," katanya.

BPS pun memastikan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tetap krusial untuk diselenggarakan meskipun transformasi digital cukup pesat dan Big Data berlimpah. 

Sensus yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026 itu dapat memotret struktur ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Hampir semua aktivitas ekonomi kini meninggalkan jejak digital-mulai dari transaksi belanja online, penggunaan dompet digital, hingga data perizinan usaha yang tersimpan dalam berbagai sistem pemerintah. 

Namun, BPS menilai, Big Data tidak dapat menggantikan sensus karena memiliki keterbatasan dan juga fungsi. Big Data dan sensus justru dapat saling melengkapi.

Satu di antara alasan paling mendasar adalah, big data tidak memotret seluruh pelaku usaha. Meskipun aktivitas ekonomi semakin digital, sebagian besar UMKM Indonesia masih bergerak secara konvensional.

Warung, pedagang keliling, kios pasar, bengkel rumahan, hingga usaha berbasis keluarga kerap tidak tercatat dalam sistem digital, tidak memiliki pencatatan elektronik, bahkan belum terdaftar dalam perizinan resmi. 

Jika hanya mengandalkan big data, jutaan usaha ini tidak akan terdeteksi, padahal mereka merupakan penopang utama ekonomi nasional. 

Sementara Sensus Ekonomi 2026 memastikan seluruh UMKM hingga besar, formal maupun informal-masuk dalam peta ekonomi Indonesia.

Selain tidak lengkap, big data juga bersifat parsial. Setiap sumber hanya menggambarkan satu sisi aktivitas ekonomi.  Data transaksi digital tidak mencakup penjualan di toko fisik. Data perpajakan hanya merekam aktivitas wajib pajak terdaftar. Data perbankan tidak menjangkau usaha yang tidak memiliki rekening.

Karena itulah big data tidak dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi nasional. Sedangkan sensus ekonomi berbeda: sensus ini memang dibuat untuk menghasilkan potret utuh tentang jumlah usaha, tenaga kerja, kinerja usaha, struktur industri, hingga perbedaan kondisi antarwilayah. 

Sensus Ekonomi 2026 bahkan akan menangkap dimensi ekonomi terkini seperti ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi lingkungan. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)