Presiden Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 10 Tokoh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional berlangsung di Istana Jakarta, Senin, diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan yang dipimpin langsung Presiden.

Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.

Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:
1. K.H. Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.
3. Marsinah – Jawa Timur
4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.

Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta perwakilan keluarga Pahlawan Nasional yang namanya diumumkan.

Upacara diakhiri dengan penyerahan plakat dan dokumen gelar kepada keluarga ahli waris. Pemerintah berharap penganugerahan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi bagi bangsa.

Pengumuman ini merupakan yang terbaru setelah penetapan pahlawan nasional pada 8 November 2023 oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Terpisah Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyampaikan sepuluh tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025 merupakan hasil usulan dari masyarakat yang diajukan sejak tingkat daerah.

"Nama-nama ini sebagaimana sudah diketahui adalah nama-nama yang merupakan usulan dari bawah, usulan dari masyarakat yang telah diterima sejak di kabupaten/kota, dan kemudian ada tim peneliti dan tim pengkaji gelar di tingkat daerah," ujar Fadli.

Usulan tersebut, menurut Fadli, bermula dari kabupaten dan kota, kemudian dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat daerah yang terdiri atas akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya. Hasil kajian tersebut selanjutnya diserahkan ke tingkat provinsi dan kemudian diteruskan kepada tim pusat di bawah Kementerian Sosial.(antara)