Begini Tanggapan Ketua DPRD Banjarbaru Soal Dana Rp 5 Triliun Yang Sempat Disebut Menkeu Purbaya 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU- Soal anggaran Rp 5 triliun di Banjarbaru yang sempat dikabarkan mengendap, sudah jelas bukan kepemilikan di Pemerintah Kota Banjarbaru.

Hal itu juga ditegaskan oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, Kamis (30/10/2025) usai rapat paripurna di DPRD Banjarbaru.

"Karena kami juga memiliki fungsi untuk membahas anggaran bersama-sama pemerintah kota Banjarbaru, pastinya kami mengetahui jelas dan betul dengan pasti bahwa memang tidak ada anggaran sebesar itu (Rp 5 triliun) di Pemerintah Kota Banjarbaru ," kata Gusti Rizky 

Pihaknya, juga kemarin sudah mengetahui dan diklarifikasi secara langsung, baik dari bendahara kota Banjarbaru dan juga ibu wali kota Banjarbaru, jika dana yang disebut Menkeu Purbaya itu bukan di kas daerah Kota Banjarbaru.

Baca juga: Sindir Menkeu Purbaya Soal Dana Mengendap, Gubernur Kalsel: Jangan Sampai Koboy Salah Tembak

"Dan Alhamdulillah sudah terbuka secara terang-benderang bahwa memang angka yang disampaikan sebesar Rp 5,1 itu adalah memang bukan milik kota Banjarbaru.
Dan kami juga masih menunggu bagaimana nanti proses yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk mengevaluasi bank Kalsel yang sedang sama-sama juga berjalan," kata dia.

Pastinya, kata Gusti Rizky, dari pemerintah kota sudah menyampaikan, baik DPRD, memang tidak ada anggaran sebesar itu di kota Banjarbaru.

Pihaknya pun hanya bisa berharap, dengan kekeliruan itu, tidak membawa dampak ke Kota Banjarbaru untuk persepsi kepemilikan dana itu.

Termasuk dia berharap adanya pengurangan dana transfer daerah terkoresi positif untuk kondisi keuangan di Kota Banjarbaru.

Sebagaimana sempat disebutkan, jika okeh Menkeu Purbaya dari data Bank Indonesia, Pemko Banjarbaru disebut menjadi salah satu daerah yang memiliki simpanan besar di bank. Dan masuk urutan ketiga setelah Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Plt Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sri Lailana sudah memverifikasi informasi dari Menkeu RI saat rapat pengendalian inflasi tersebut.

“Kami mengulik kebenaran yang disampaikan oleh menteri. Kalau dari data-data yang telah dikumpulkan kawan-kawan bidang pembendaharaan dan koordinasi dengan Bank Kalsel, sebenarnya untuk Pemko Banjarbaru, kita belum menemukan kas kita melebihi daripada APBD kita,” katanya, Selasa (21/10/2025) lalu.

Baca juga: Gubernur Muhidin Bantah Tudingan Dana Mengendap, Ada Sanksi untuk Pihak Lalai di Bank Kalsel

Plt Kepala BPKAD Banjarbaru juga menjelaskan, jika pada rapat koordinasi pengendalian inflasi itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sempat menyadari jika tidak mungkin Kota Banjarbaru mempunyai kas dengan nilai jauh diatas APBD.

“Mendagri juga telah melakukan klarifikasi, yang menyebutkan Banjarbaru tidak mungkin punya kas segitu, karena APBD kita jauh di bawah 5 triliun,” ujar Sri.
(Banjarmasinpost.co.id/ Nurholis Huda)