Serapan APBD Kalsel 2025 Baru 43 Persen, Potensi SILPA Capai Rp 1,2 Triliun

 
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sorotan terhadap rendahnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengemuka dalam rapat gabungan antara Badan Anggaran (Banggar), Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pimpinan fraksi, dan seluruh SKPD Pemprov Kalsel di gedung DPRD Kalsel, Senin (10/11/2025).

Mulanya, isu yang mencuat ialah besarnya dana daerah sekitar Rp 4,7 triliun, yang disebut masih mengendap di Bank Kalsel dan belum terealisasi.

Dari data BPKAD Kalsel per 10 November 2025, empat SKPD mencatat total belanja Rp 5,82 triliun. Namun, realisasi baru Rp 2,53 triliun atau sekitar 43 persen.

Selisih realisasi mencapai Rp 3,28 triliun memunculkan pertanyaan di kalangan anggota dewan.

Anggota Banggar, Achmad Maulana, menyoroti adanya kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD murni, namun justru menunggu anggaran perubahan.

Ia juga mempertanyakan apakah rendahnya serapan dipengaruhi kendala teknis atau pola menunggu bunga deposito dari dana yang disimpan di bank.

Baca juga: Dukung Kelancaran Haul Ke-21 Guru Sekumpul, PUPR Banjarbaru Perbaiki Jalan Rusak

Baca juga: Angin Kencang Rusak Sembilan Rumah di Pejambuan Banjar, Noorhayati Hanya Bisa Berdoa

Baca juga: Vaksinasi DBD Bakal Sasar Murid SD di Banjarmasin, Dinkes Geber Sosialisasi ke 80 Sekolah

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman, sejumlah SKPD seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPKAD memaparkan progres masing-masing.

Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, M Yasin Toyib menyebut, masih ada sejumlah proyek besar yang belum rampung. Namun, pihaknya tetap menargetkan serapan 90 persen dari total anggaran lebih dari Rp 2 triliun.

“Kami optimis bisa merealisasikan anggaran sesuai target,” ujarnya.

Dari Biro Kesejahteraan Rakyat, Fahrurrazi menjelaskan bahwa sebagian bantuan sosial belum dicairkan lantaran proposal pemohon belum lengkap.

“Beberapa proposal sudah disetujui, tapi belum bisa dicairkan karena pemohon tidak melengkapi persyaratan,” katanya.

Selain itu, Pemprov disebut masih menunggu rampungnya hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI. SKPD yang laporan keuangannya belum tuntas tidak bisa melaksanakan kegiatan, sehingga memperlambat realisasi.

Meski mendorong percepatan, Alpiya mengakui waktu efektif hanya tersisa dua bulan.

Dengan kondisi ini, Pemprov Kalsel diperkirakan tetap menyisakan sekitar Rp 1,2 triliun pada akhir 2025, meski target serapan rata-rata SKPD dipatok 90 persen.

“Sudah kita hitung bersama, tetap ada sisa sekitar Rp 1 triliun lebih, belum lagi ditambah dana bagi hasil dan transfer ke daerah. Jadi totalnya bisa sampai Rp 2 triliun,” ucapnya.

Dana tersebut akan kembali dimasukkan dalam RAPBD 2026 sebagai SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

“Kita dorong realisasi hingga 90 persen, tapi kita lihat saja nanti Desember hasilnya,” ujar Alpiya. (msr)