Mal Pelayanan Publik Balangan Resmi Dibuka, Lebih Seratus Pelayanan Tersedia

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN- Mal Pelayanan Publik (MPP) Balangan yang memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat di Kabupaten Balangan akhirnya resmi dibuka, Selasa (23/12/2025).

Sedikitnya ada lebih dari 100 pelayanan tersedia, terdiri dari pelayanan instansi vertikal dan SKPD di Kabupaten  Balangan. Mereka mengisi gerai-gerai yang tersedia di dalam satu gedung tersebut.

Sejumlah layanan yang tersedia di antaranya pelayanan perizinan, kepolisian, pengadilan, hingga layanan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Disdukcapil Kabupaten Balangan serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Bahkan sebagaimana pelayanan publik pada umumnya, MPP Balangan juga menyediakan pojok baca, tempat bermain anak, ruang laktasi hingga sarana untuk disabilitas.

Bupati Balangan, Abdul Hadi secara langsung meresmikan gedung layanan yang pertama kali hadir di Kabupaten Balangan tersebut. Ia juga didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Balangan, Sri Huriyati Hadi dan jajaran Forkopimda Kabupaten Balangan.

Secara simbolis, Abdul Hadi memotong pita bunga, menandai resminya pelayanan publik pada MPP dibuka. Ia juga menandatangani prasasti peresmian gedung MPP Balangan tersebut.

Ia juga meninjau pelayanan yang tersedia dan memastikan layanan berjalan baik. Bahkan Abdul Hadi juga melihat layanan balai nikah yang saat acara peresmian sedang berlangsung pula pernikahan sepasang suami istri di balai nikah tersebut.

Perihal kehadiran MPP Balangan ini, Abdul Hadi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan solusi konkret untuk memangkas waktu dan biaya masyarakat dalam mengurus berbagai layanan administrasi yang selama ini dinilai berbelit.

"Dengan adanya MPP ini, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan mudah, cepat, dan tidak berbelit. Tidak memakan waktu dan tidak memakan biaya,” ungkapnya.

Abdul Hadi juga membeberkan, pendirian MPP Kabupaten Balangan telah direncanakan sejak 2022–2023 melalui penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Namun, proses pembangunan baru dapat direalisasikan pada 2024 karena terkendala persoalan lahan.

Pada kesempatan itu, Abdul Hadi juga menyampaikan apresiasi kepada kementerian, instansi vertikal, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta seluruh mitra yang telah berkontribusi sehingga MPP dapat dibangun dan diresmikan.

Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan cerminan wajah pemerintah daerah. Sehingga ia meminta seluruh petugas yang bertugas di MPP agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pimpinan wilayah berjuluk Bumi Sanggam ini pun berharap keberadaan MPP Kabupaten Balangan dapat menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi daerah sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.(aol)