Anggaran BOSDA SMK Swasta Terancam Dipangkas, DPRD Kalsel Janji Cari Solusi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Di tengah dorongan penguatan pendidikan vokasi, SMK swasta di Kalimantan Selatan justru menghadapi ancaman pengurangan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada tahun anggaran 2026.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta se-Kalsel dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (7/1/2026).

Para kepala sekolah menilai pemangkasan BOSDA berpotensi mengganggu keberlangsungan operasional sekolah, terutama dalam mendukung kegiatan pembelajaran berbasis praktik.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, aspirasi dari SMK swasta menjadi perhatian DPRD karena sekolah kejuruan memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja.

“SMK swasta berkontribusi besar dalam penguatan pendidikan vokasi. Karena itu, jika ada pengurangan dukungan anggaran, dampaknya perlu dicermati secara serius,” ujarnya.

Menurut Jihan, Komisi IV akan membawa aspirasi tersebut ke pembahasan anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

DPRD berharap masih ada ruang untuk mencari solusi yang tidak memberatkan SMK swasta, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kalsel. Dalam kesempatan itu, Dinas Pendidikan menyampaikan harapan agar alokasi anggaran pendidikan ke depan dapat ditingkatkan sehingga tidak terjadi pengurangan BOSDA bagi SMK swasta.

DPRD Kalsel menegaskan akan mengawal pembahasan anggaran pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta menjamin keberlanjutan satuan pendidikan, termasuk SMK swasta di Kalsel. (*)

Foto: Humas DPRD Kalsel

Komisi IV DPRD Kalsel rapat bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta se-Kalsel membahas Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada 2026, Rabu (7/1/2026).