Respons Demo BEM se-Kalsel, Rosehan: Tak Ada Jaminan Pilkada Lewat DPRD Tanpa Money Politik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Rosehan NB mengamini substansi tuntutan Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, alasan efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menarik hak pilih langsung rakyat.

Menurutnya, Pilkada langsung memang mahal, namun tetap lebih menjamin kedaulatan rakyat dibandingkan mekanisme pemilihan di parlemen.

“Jangan membungkam suara rakyat. Memang Pilkada langsung mahal, tapi kalau diawasi KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum, mudah-mudahan bisa berjalan baik,” ujar Rosehan, Kamis (15/1/2026).

Baca juga: Duduki Ruang Paripurna Rumah Banjar, Mahasiswa Desak Dewan Kalsel Tolak Pilkada Lewat DPRD

Ia bahkan menyebut tidak ada jaminan Pilkada melalui DPRD akan terbebas dari praktik politik uang. Sebaliknya, ia meyakini potensi transaksi politik justru bisa lebih besar jika pemilihan dilakukan oleh segelintir elite.

“Tidak ada jaminan Pilkada lewat DPRD itu bersih. Saya yakin justru potensi money politic bisa lebih banyak lagi,” tegasnya.

Rosehan juga mengungkap kekhawatiran terkait arah kebijakan politik nasional. Ia menilai, jika skema pemilihan kepala daerah diputuskan melalui parlemen, peluang disahkannya Pilkada tidak langsung sangat besar karena dominasi sikap partai politik di tingkat pusat.

“Kalau dibahas di parlemen, kemungkinan besar wacana Pilkada tidak langsung akan lolos. Kita lihat, mayoritas partai di Senayan setuju, hanya PDIP yang menolak,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Rosehan menilai tekanan publik menjadi faktor penentu agar suara daerah tidak tenggelam dalam kalkulasi elite nasional. Ia menyebut, penolakan mahasiswa dan masyarakat harus terus disuarakan secara luas.

Baca juga: Aksi Tolak Pilkada Lewat DPRD di Kalsel Sempat Memanas, Mahasiswa Paksa Tembus Barikade Polisi

Meski menyatakan sejalan dengan tuntutan mahasiswa, Rosehan mengakui kewenangannya terbatas sebagai anggota DPRD. Ia memastikan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kalsel.

“Terkait permintaan mahasiswa, kami akan komunikasikan dengan Ketua DPRD Kalsel,” pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)