Operasi Keselamatan Intan 2026 di HST Resmi Digelar, Terapkan Tilang Elektronik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah sekaligus persiapan Operasi Ketupat Intan 2026, Polres Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Keselamatan Intan 2026 di halaman Mako Polres HST, Senin, (02/02/2026).

Apel dipimpin Wakapolres HST, Kompol Maturidi, S.H., mewakili Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampubolon, S.I.K., M.Si., dan diikuti unsur Forkopimda HST atau perwakilan, TNI, instansi terkait, serta personel Polres HST.

Operasi Keselamatan Intan 2026 dilaksanakan selama 14 hari, mulai 2 hingga 15 Februari 2026, dengan tema “Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Operasi Ketupat 2026”. 

Kompol Maturidi menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Intan 2026 merupakan langkah strategis dalam menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas menjelang bulan Ramadan yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Baca juga: Polisi Mabuk Kabur Usai Tabrak Lari Pemotor, Panik Dikejar Warga Hingga Mobil Tercebur ke Sungai

“Tertib berlalu lintas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi kebutuhan bersama. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab semua pihak,” ujarnya. 

Ia juga menekankan kepada seluruh personel agar menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengutamakan pendekatan humanis tanpa mengabaikan penegakan hukum.

“Gunakan helm, patuhi rambu, kendalikan kecepatan, dan utamakan keselamatan. Setiap aturan dibuat untuk melindungi nyawa manusia,” jelasnya. 

Ia mengatakan bahwa operasi ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan.

"Melalui operasi tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan, serta terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib dan berkelanjutan," pungkasnya. 

Baca juga: Sample Es Buah Diduga Penyebab Keracunan Massal di HSU Dikirim Ke Jakarta

Wakapolres mengatakan pendekatan preemtif dan preventif menjadi prioritas, didukung penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan.

"Personel di lapangan diarahkan untuk mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan edukatif, memanfaatkan penegakan hukum berbasis ETLE statis dan mobile serta teguran, sekaligus menghindari tindakan yang berpotensi kontra produktif," pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene).