Ketua DPRD Kalsel: Daerah Harus Jadi Mitra Strategis, Bukan Sekadar Pelaksana Program Presiden

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menegaskan pentingnya memperkuat peran daerah sebagai mitra strategis pemerintah pusat, bukan sekadar pelaksana kebijakan, dalam implementasi program prioritas Presiden.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Menurut Supian HK, tantangan pembangunan nasional ke depan semakin kompleks, sehingga membutuhkan sinergi yang nyata antara pusat dan daerah, terutama dalam tahap perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan di lapangan.

“Program prioritas Presiden tidak boleh berhenti di atas kertas. DPRD memiliki peran penting memastikan kebijakan nasional yang dijalankan di daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan itu diikuti ribuan peserta dari unsur kementerian, pemerintah daerah, pimpinan DPRD, serta Forkopimda se-Indonesia.

Supian HK menilai, keberhasilan agenda besar Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kesiapan daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran.

“Sinergi pusat dan daerah harus diterjemahkan secara konkret. Perencanaan harus realistis, penganggaran tepat sasaran, dan pelaksanaan diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Supian HK menekankan bahwa DPRD berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan guna memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.

Kehadiran Gubernur Muhidin bersama jajaran Forkopimda Kalsel dalam Rakornas tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan daerah dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional sekaligus memastikan kepentingan daerah tetap terakomodasi.

Melalui Rakornas ini, DPRD Provinsi Kalsel berharap koordinasi pusat dan daerah tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (AOL)