DPRD HST Kuliti Polemik MBG, Pengelola SPPG Dicecar Soal Kualitas Menu hingga Anggaran per Porsi

BANJARMASINPOST.CO.ID,BARABAI - Polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mendapat sorotan keras dari Komisi I DPRD HST. 

Dalam rapat evaluasi bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) serta pengelola Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG), para legislator melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program tersebut.

Rapat yang digelar di ruang rapat lantai II Sekretariat DPRD HST itu berlangsung cukup tegang. Sejumlah anggota dewan mempertanyakan berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari kualitas makanan, komitmen pengelola hingga kejelasan pengelolaan anggaran per porsi.

Ketua Komisi I DPRD HST, Yajid Fahmi As menegaskan bahwa pemanggilan Korwil BGN dan para pengelola SPPG dilakukan untuk meminta kejelasan atas polemik yang sempat viral di masyarakat.

Menurutnya, DPRD mendukung penuh program MBG sebagai upaya peningkatan gizi anak, namun pelaksanaannya harus benar-benar sesuai tujuan. 

Baca juga: Meriah Lomba Bagarakan Sahur di HST, Bima Cili dari Barikin Pertahankan Juara

Baca juga: Diduga Kecanduan Obat, Pria di Kandangan HSS Mengamuk dan Aniaya Orangtua, Diamankan Satpol PP

“Kami mendukung program ini, tetapi pelaksanaannya harus diawasi ketat. Jangan sampai niat baik meningkatkan gizi anak justru menimbulkan masalah di lapangan,” tegas Yajid.

Ia menegaskan DPRD tidak ingin ada penyimpangan, baik dari sisi administrasi maupun kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. 

BGN Akui Program MBG di HST Terkendala Bahan Pokok

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan pokok.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) HST, Sadilah mengungkapkan bahwa sebagian bahan makanan masih harus didatangkan dari luar daerah karena keterbatasan pasokan lokal.

“Kami berupaya menjamin mutu makanan, namun memang ada keterbatasan bahan pokok sehingga sebagian masih dibeli dari luar daerah,” jelasnya dalam rapat evaluasi bersama Komisi I DPRD HST. Kamis, (12/03/2026). 

Ia juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian jumlah bahan pada beberapa kesempatan sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Sadilah menambahkan, saat ini program MBG di HST telah menjangkau 25.544 penerima manfaat dari target awal 32.160 orang dengan 12 unit SPPG yang telah beroperasi.

Selain itu, sebanyak 470 relawan terlibat dalam program tersebut. Jumlah ini berkurang dari sebelumnya 564 orang setelah dua unit SPPG di Pantai Batung dan Banua Jingah ditutup sementara.

BGN juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan ketidaksesuaian menu melalui call center 127 atau nomor +62-811-1000-8008.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene).