Ini Cara Pemkab Tanahlaut Perluas Perlindungan Bagi Pekerja, Serahkan Jaminan Kematian

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Ini cara Pemkab Tanahlaut perluas perlindungan bagi pekerja, bupati serahkan santunan BPJS ketenagakerjaan Rp42 juta.

Program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan terus diperkuat di Kabupaten Tanah Laut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem akibat kehilangan pencari nafkah.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanah Laut, Ardhinata Surya, dalam keterangan persnya kepada Redaksi Banjarmasin Post.co.id, Kamis (26/2),  menyampaikan program tersebut terealisasi dalan rangkaian kegiatan Safari Ramadan oleh Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto beberapa waktu lalu.

Dalam kegiatan itu, diserahkan dua manfaat program jaminan kematian kepada ahli waris pekerja dengan total santunan mencapai Rp42 juta.

Baca juga: Motif Asli Pemuda di Daha Selatan HSS Kalsel Sampai Tega Tusuk Temannya Hingga Meninggal

Baca juga: Musrenbang RKPD 2027, Pemkab HSS Perkuat Pangan Lokal dan Industri Kreatif

Ardhinata menjelaskan, perlindungan jaminan sosial sangat penting bagi pekerja yang memiliki kerentanan ekonomi. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi penopang bagi keluarga yang kehilangan sumber penghasilan utama.

“Program ini bertujuan agar keluarga yang ditinggalkan pencari nafkah tidak langsung jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut yang dinilai responsif dalam menangkap pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja.

“Saya mengapresiasi bupati Tanah Laut atas terselenggaranya program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Ini merupakan langkah nyata dalam upaya menekan kemiskinan,” katanya.

Menurutnya, program jaminan sosial juga dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk secara mandiri mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ardhinata menilai, meskipun tidak semua masyarakat dapat dibiayai oleh pemerintah daerah, keberadaan santunan jaminan kematian dapat memberikan gambaran nyata manfaat perlindungan sosial bagi pekerja.

“Ini menjadi contoh bahwa tanpa bantuan pemerintah pun masyarakat sebenarnya bisa mendaftar secara mandiri. Harapannya ini bisa menjadi trigger bagi masyarakat untuk ikut terlindungi,” jelasnya.

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Tanah Laut secara bertahap. Pada 2026, cakupan kepesertaan ditargetkan mencapai 68.33 persen, dari 
posisi saat ini sekitar 44.95 persen.

Untuk mencapai target tersebut, sejumlah strategi disiapkan. Salah satunya melalui dukungan anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan bagi masyarakat dari keluarga ekonomi lemah, agar dapat menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, strategi non-anggaran juga diterapkan melalui kebijakan yang mendorong sektor usaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Salah satu kebijakan yang telah berjalan adalah kewajiban bagi proyek jasa konstruksi untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Alhamdulillah saat ini sudah ada edaran yang mewajibkan proyek jasa konstruksi mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjadi salah satu upaya meningkatkan cakupan kepesertaan,” ungkapnya.

Dalam jangka panjang, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan Universal Coverage Jamsostek dapat mencapai 99,5 persen pada 2045.

Ardhinata menegaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Pasal 34.

Karena itu, ia berharap seluruh pekerja dapat semakin menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial untuk melindungi diri dari berbagai risiko kerja di masa depan. (Banjarmasinpost.co.id)