Dari IPM hingga Ekonomi, Bupati HST Ungkap Hasil Pembangunan 2025

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan evaluasi kinerja melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Kamis, (26/03/2026).

“LKPJ ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada DPRD dan masyarakat,” ujar Samsul Rizal.

Dalam forum tersebut, Bupati HST menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan formal tahunan, tetapi menjadi cerminan sejauh mana program pembangunan berjalan efektif serta menjawab kebutuhan masyarakat. 

"Ini bukan hanya laporan administratif, tapi alat evaluasi kinerja pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai indikator pembangunan daerah menunjukkan arah yang cukup menggembirakan. Ia menyebutkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disertai penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang tahun 2025. 

“Capaian ini menunjukkan bahwa program pembangunan mulai berdampak nyata. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif, baik pemerintah daerah maupun dukungan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa hasil tersebut belum menjadi titik akhir. Pemerintah daerah, tetap harus menjadikan berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

"Kami tidak boleh cepat puas, justru ini menjadi bahan introspeksi untuk bekerja lebih baik,” katanya.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan daerah juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan laju ekonomi serta pendapatan per kapita masyarakat. Hal ini dinilai menjadi sinyal pemulihan dan penguatan ekonomi lokal pasca berbagai tantangan yang dihadapi sebelumnya. 

“Pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator penting bahwa arah pembangunan sudah berada di jalur yang tepat,” ungkapnya.

Lebih jauh, Bupati menjelaskan bahwa penyusunan LKPJ berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, sehingga capaian yang disampaikan selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. 

“Semua program yang dilaporkan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Tak hanya memaparkan hasil, laporan tersebut juga memuat gambaran umum kondisi daerah serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai fondasi pembiayaan program pembangunan. 

“APBD menjadi instrumen utama dalam mendukung seluruh program pembangunan,” jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif. 

"Kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi demi kemajuan daerah. Kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (AOL)