Kalsel Bangun Sistem Pertanian Terintegrasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - UPAYA penguatan sektor pertanian juga dilakukan melalui Gerakan Lahan Pangan Bersertifikat, yang bertujuan memastikan legalitas dan standar produksi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, Syamsir Rahman menjelaskan, sertifikasi ini penting untuk meningkatkan daya saing produk pertanian.

“Kalau lahannya sudah terdaftar dan memenuhi standar, maka produk yang dihasilkan juga lebih dipercaya, dan biasanya harganya lebih baik,” katanya.

Program ini juga memberikan kemudahan bagi petani karena proses sertifikasi difasilitasi secara gratis.

“Petani tidak dibebani biaya. Ini bagian dari upaya pemerintah agar mereka bisa lebih profesional dalam berusaha tani,” jelasnya.

Hingga saat ini, sekitar 196,32 hektare lahan telah diregistrasi dengan melibatkan 149 kelompok tani. Di sisi lain, inovasi juga dilakukan melalui pengembangan beras analog berbahan dasar ubi kayu. Program ini dijalankan di antaranya di Desa Karang Intan, Kabupaten Tanah Bumbu, melalui kelompok tani yang didampingi secara intensif.

“Ini bagian dari diversifikasi pangan. Kita tidak bisa terus bergantung pada beras saja,” kata Syamsir.

Menurutnya, pengembangan beras analog tidak hanya berhenti pada produksi, tetapi juga mencakup pengolahan dan pemasaran.

“Kita berikan alat, pelatihan, sampai pendampingan. Jadi petani tidak hanya menanam, tapi juga bisa mengolah dan menjual produknya,” ujarnya.

Berbagai fasilitas telah diberikan, mulai dari mesin pencetak beras, pengering, hingga alat pengemasan.

“Sekarang produknya sudah mulai dikenal masyarakat, bahkan ada dari daerah lain yang tertarik mengembangkan hal serupa,” tambahnya.

Syamsir menegaskan, seluruh program yang dijalankan merupakan bagian dari upaya membangun sistem pangan yang lebih terintegrasi.

“Kita ingin pertanian di Kalsel tidak hanya kuat di produksi, tapi juga di hilir, di pasar, dan di kesejahteraan petaninya,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa program-program ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan.

“Ini bagian dari komitmen kita untuk memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya. (*)