Kalsel Tertinggi Kedua PHK, Hipmi Tawarkan Solusi

BANJARMASINPOST.CO.ID- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2026 yang turut berdampak signifikan di daerah.

Kalsel menjadi provinsi kedua tertinggi jumlah PHK setelah Jawa Barat. Jabar 1.721 orang dan Kalsel 1.071 orang.

Ketua Hipmi Kalsel Putra Qomaluddin Attar Nurriqli menekankan pentingnya langkah antisipatif dan solusi konkret dari pemerintah agar pelaku usaha, khususnya sektor padat karya, dapat bertahan tanpa harus melakukan PHK massal.

Dia mengungkapkan kesulitan terjadi pada sektor usaha padat karya berorientasi ekspor yang memerlukan bahan baku impor.

“Termasuk percetakan. Dengan harga BBM naik, logistik mahal, harga bahan baku cetak juga naik, pelaku usaha malah ragu menaikkan harga jual. Kalau dibiarkan, biaya membengkak dan ujungnya PHK,” katanya, Kamis (16/4/2026).

Baca juga: Gelombang PHK Hantui Buruh Kalsel, Kotabaru dan Tapin Terbanyak

Beberapa solusi praktis yang bisa Hipmi dorong  adalah sebelum operasional bengkak dan produksi merosot, perusahaan perlu melakukan negosiasi dini ke karyawan atau serikat.

“Ajak serikat duduk sebelum cashflow jebol. Tawarkan opsi seperti kurangi jam kerja satu hari per minggu, hapus lembur dulu, atau potong tunjangan sementara tiga bulan, daripada PHK. Pakai data terbuka. Kasih lihat invoice bahan baku naik berapa persen,” jelasnya.

Adapun rekrutmen baru, pakai PKWT proyek 6 bulan. Jadi kalau order turun, tidak langsung PHK massal.

“Selanjutnya, program multiskill. Karyawan percetakan diajar pegang 2-3 mesin. Pas order sepi, bisa rotasi tanpa nganggur. Ini jaga produktivitas meski volume turun,” sarannya.

Berikutnya, negosiasi pembayaran mundur ke supplier. Minta tempo 60-90 hari khusus bahan baku impor.

Tukar dengan kontrak pembelian jangka panjang. Supplier luar juga takut kehilangan buyer.

Kalau ekspor, ajukan price adjustment clause di kontrak. Ketika BBM/logistik naik lebih dari 10 persen, harga jual ikut revisi. Banyak buyer mau daripada pabrik tutup.

Dia pun menyarankan koordinasi sesama anggota Hipmi Kalsel. Kirim barang barengan satu kontainer ke Surabaya/Jawa.

Biaya logistik bagi 3-4 pengusaha. Jual aset non-produktif, mesin tua yang jarang dipakai, dijual/sewa. Jadi cash buat menutup operasional.

Kemudian peran Hipmi daerah menekan ke pusat dan Pemda. Usulkan Insentif Darurat Operasional.

Baca juga: Tapin Sumbang 137 Kasus PHK di Kalsel, Didominasi Sektor Tambang Batu Bara 

Minta subsidi diskon listrik industri 30 persen selama 6 bulan untuk sektor padat karya. Sudah pernah ada saat Covid, bisa diulang.

“Jadi, komunikasi dulu sebelum PHK. PHK itu biaya pesangon mahal, plus kehilangan SDM yang sudah dilatih. Mending rem bersama, 3-6 bulan,” pungkas Qomal. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah)