Jelang Hari Kartini, Kekerasan Terhadap Perempuan di Kalsel Masih Terjadi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ditengah jelang peringatan Hari Kartini pada 21 April besok, persoalan kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan masih menjadi perhatian serius.

Data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan, kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi sepanjang 2026 ini.

Kepala UPTD PPA Kalsel, Siska Isyana, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menerima laporan terkait kasus kekerasan yang dialami perempuan.

“Dari data penanganan kasus pada UPTD PPA Provinsi Kalsel dapat disampaikan bahwa masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Baca juga: Kekerasan Terhadap Wanita Meningkat, DPPPA Banjarmasin Jabarkan Cara Bantu Korban dan Pencegahan

Berdasarkan pencatatan yang masuk ke UPTD PPA tingkat provinsi, tercatat sedikitnya tiga kasus kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini.

Namun, angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan kondisi di daerah, karena hanya berasal dari laporan yang masuk ke tingkat provinsi.

“Ini khusus yang masuk ke UPTD provinsi saja,” jelasnya.

Jika mengacu pada data di tahun 2025, UPTD PPA Kalsel mencatat ada 51 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi. 47 korban di antaranya adalah perempuan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya terselesaikan, meski berbagai upaya telah dilakukan.

Menurut Siska, penanganan kasus tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau lembaga tertentu. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas perempuan di masyarakat.

“Keterlibatan semua pihak diperlukan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, di antaranya adalah komunitas perempuan,” katanya.

Baca juga: Jumlah Kasus Kekerasan di Banjarmasin Januari Hingga Maret 2026, Korban Terbanyak Wanita

Ia menegaskan, UPTD PPA sendiri memiliki fokus utama pada penanganan kasus yang terjadi, mulai dari pendampingan hingga proses pemulihan korban.

Sementara untuk program pemberdayaan perempuan, menjadi ranah dinas terkait di tingkat pemerintah daerah.

“Iya betul, UPTD hanya untuk penanganan terhadap kasus kekerasan,” tambahnya.

(Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)