Evaluasi LKPJ 2025, DPRD HST Beri Sejumlah Rekomendasi

BANJARMASINPOST.CO.ID,BARABAI - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menyoroti  potensi defisit anggaran dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Peringatan itu menjadi salah satu dari tujuh rekomendasi yang disampaikan legislatif kepada pemerintah daerah, dengan fokus pada pembenahan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Ketua DPRD HST, H Pahrijani, kepada Banjarmasinpost.co.id, kamis, (30/04/2026) menegaskan rekomendasi tersebut bukan sekadar catatan administratif, tetapi bentuk pengawasan terhadap arah kebijakan anggaran.

“Perencanaan APBD harus lebih cermat. Risiko defisit perlu diantisipasi sejak awal, bukan setelah terjadi,” ujarnya.

Baca juga: Terdakwa Korupsi Budidaya Pisang Cavendish di HST Divonis 1 Tahun Penjara, Ini Kata Penasehat Hukum

Selain soal defisit, DPRD juga menyoroti lemahnya sinkronisasi data dalam dokumen LKPJ. Target dan realisasi dinilai belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD.

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD HST, Salhah, mengatakan evaluasi dilakukan dengan membandingkan laporan pemerintah dan kondisi lapangan.

“Hasilnya, masih ditemukan program berulang dengan realisasi rendah. Ini menunjukkan perencanaan belum matang,” katanya.

DPRD juga menilai penyajian capaian kinerja belum komprehensif. Indikator kesejahteraan, daya saing, hingga kualitas pelayanan publik dinilai belum disertai analisis yang memadai.

Di sisi lain, sektor pendapatan turut jadi perhatian. Pengelolaan retribusi parkir dinilai belum optimal dan perlu pembenahan sistem untuk mencegah kebocoran.

“Optimalisasi PAD harus dibarengi pengawasan internal yang kuat,” kata Salhah.

Baca juga: Dua Rumah Warga Banua Jingah HST Ludes Terbakar, Api Diduga dari Kompor yang Lupa Dimatikan

DPRD menekankan, konsistensi antara LKPJ dan RPJMD harus dijaga agar arah pembangunan tidak melenceng dari rencana awal.

Secara keseluruhan, tujuh rekomendasi tersebut diarahkan pada perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja agar lebih realistis dan terukur.

Legislatif berharap catatan itu segera ditindaklanjuti, mengingat dampaknya langsung terhadap kualitas belanja daerah dan pelayanan ke masyarakat. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)