DPRD Kalsel Tegaskan Mandatory Spending Pendidikan Terpenuhi, Jawab Aspirasi Mahasiswa

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menyikapi aksi demonstrasi BEM se-Kalimantan Selatan di depan Kantor DPRD Kalsel, Selasa (12/5/2026), Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, memberikan penjelasan terkait aspirasi mahasiswa mengenai transparansi anggaran dan nasib guru honorer.  

“Menyangkut aspirasi yang dikeluh kesahkan kita jawab juga, bahwasanya DPRD Prov Kalsel selalu menjaga yang namanya Mandatory spending 20 persen itu selalu terpenuhi. Kemudian kemarin peningkatan honor guru kemarin memenuhi standar UMP. Nah hari ini tanggung jawab provinsi itu sudah hampir terpenuhi, kemudian fasilitas pendidikan itu juga secara bertahap harus dipenuhi berdasarkan standar pelayanan minimum tadi,” ujar Gusti Iskandar di depan awak media. 

Ia menyebutkan jumlah sekolah yang menjadi tanggung jawab provinsi cukup besar.  

“Karena di Kalimantan Selatan ini dari jumlah catatan yang saya dapat, jumlah SMA 215, SMK itu ada 128, kemudian SLB itu ada 26 jadi cukup besar gitu, sehingga yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sudah jalan. Namun kita tidak tahu yang menjadi tanggung jawab provinsi kota kabupaten kan urusan mereka, tidak mungkin kita mengintervensi,” jelasnya.  

Gusti Iskandar juga menyoroti perlunya intervensi pemerintah pusat terhadap kebutuhan pendidikan di Kalsel.  

Baca juga: Korban Keracunan Makanan di Balangan Akhirnya Pulang Pasca Jalani Perawatan Medis

“Kemudian tadi saya sampaikan kepada mahasiswa bahwasanya urusan konkuren yang tanggung jawab nasional kita justru sedang mendesak ini, mana nasional itu melakukan intervensi terhadap kebutuhan-kebutuhan pendidikan di Kalimantan Selatan,” katanya.  

Ia menambahkan, Kepala Dinas Pendidikan Kalsel saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan BKN untuk menambah formasi guru.  

“Di Kalsel ada kekurangan lebih 300 tenaga pendidik,” ungkapnya.  

Menjawab kegelisahan mahasiswa terkait Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, Gusti Iskandar menegaskan tidak ada pemecatan guru honorer.  

“Kemudian tadi ada yang menjadi kegelisahan adek-adek mahasiswa tentang Surat Edaran Menteri tahun 2026, itu tidak ada pemecatan guru-guru honor, itu hanya pemetaan. Ini kan sedang ditata semua karena tumpang tindih,” jelasnya.  

Ia juga meluruskan isu ketidakhadiran Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dalam aksi tersebut. 

"Sudah jelas tadi ketua DPRD me-WA saya tolong sampaikan salamnya, saya sampaikan beliau lagi dalam tes kesehatan gitu. Jadi tidak ada kita menghalang-halangi, ada kepentingan apa saya menghalangi ketua DPRD untuk tidak hadir. Tidak ada. Sebenarnya adek-adek mahasiswa ini memahami aja itu, cuma dalam kondisi atmosfer yang agak terlalu panas mungkin sehingga adek-adek ini sedikit menyampaikan unek-uneknya tadi,” tegasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Saifurrahman)